TNI-Polri Kerahkan Ribuan Personil Amankan HUT RMS

TNI-Polri Kerahkan Ribuan Personil Amankan HUT RMS 19-Apr-2006, Azis Tunny ------------ MENGHADAPI kemungkinan terjadi konflik pada 25 April 2006 yang bertepatan dengan perayaan HUT Republik Maluku Selatan (RMS), lebih dari 1.000 pasukan TNI-Polri disiagakan guna mengantisipasi kemungkinanterjadi gangguan keamanan saat itu. Aparat keamanan sepertinya tidak ingin kecolongan seperti kerusuhan yang pernah terjadi pada 25 April 2004 hingga menewaskan lebih dari 40 orang dan ratusan luka-luka.“Tindakan ini untuk mengantisipasi gerakan RMS pada peringatan HUT 25 April 2006 nanti. Ini sudah menjadi kalender kamtibmas yang perlu diambil langkah pencegahan sekaligus penting dilakukan pengamanan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol. Adityawarman saat upacara gelar pasukan untuk Operasi Merah-Putih Mutiara 2006 di Lapangan Merdeka, Selasa (18/4).Adityawarman menilai, momentum 25 April masih rawan dan bisa memicu konflik baru di masyarakat mengingat pengalaman 25 April 2004, sekelompok masyarakat di Ambon melakukan upacara pengibaran bendera RMS diawali dengan berkumpulnya massa di depan kediamanan PimpinanEksekutif Front Kedaulatan Maluku (FKM) dr. Alex Manuputty di Kawasan Kudamati, Ambon. Prosesi upacara terlarang ini dilanjutkan dengan pembacaan amanat ketua presidum RMS oleh Sekjen FKM Moses Tuanakotta yang akhirnya ditangkap dan diadili karena berbuat makar.“Situasi saat itu berkembang sangat cepat menjadi kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya korban manusia, terjadi pengrusakan dan pembakaran berbagai prasarana serta hancurnya harta benda masyarakat. Dampaknya, Maluku terguncang di mata nasional bahkan duniainternasional,” katanya.Akibat kejadian tersebut, lanjut Adityawarman, masyarakat menyoroti kinerja aparat keamanan yang dianggap tidak mampu melakukan antisipasi terhadap aktifitas dan gerakan RMS. Bahkan masyarakat berasumsiaparat keamanan turut menjadi penyebab terjadinya situasi yang tidak terkendali saat itu. Tidak tanggung-tanggung, untuk pengamanan jelang dan saat HUT RMS, sebanyak 1616 personil polisi dari Kepolisian Daerah Maluku dikerahkan. Jumlah ini ditambah lagi dengan bantuan pasukan sebanyak 1 SSK (satuan setingkat kompi) Brimob dan 1 SSK TNI yang di-BKO-kan di Maluku. Sekitar 100 personil TNI dari Korem Binaya juga disiagakan guna memback-up tugas polisi.Masih kata Adityawarman, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan melalui patroli dan sweping di beberapa lokasi yang diperkirakan masih menyimpan barang-barang berbahaya berupa bom dan senjata. “Akanada proses hukum kepada pendukung dan simpatisan RMS yang nyata-nyata melakukan aktifitas makar seperti menyiapkan, menyimpan, memiliki dan mengibarkan bendera RMS,” tegasnya.Dikatakannya, sasaran Operasi Merah-Putih adalah kelompok-kelompok yang terlibat melakukan aktifitas makar dan mendukung gerakan RMS, baik sebagai tokoh maupun simpatisan RMS dan provokator. Dalam pekan inijuga, di berbagai wilayah yang dinyatakan rawan munculnya konflik dan rawan terhadap aktifitas kegiatan penaikan bendera RMS akan ditempati aparat keamanan. Sedikitnya 40 lokasi nantinya dibangun pos pengamanan khususnya di Pulau Ambon dan Kepulauan Lease.Sementara itu, usai gelar pasukan kepada wartawan Adityawarman menyatakan, salah satu antisipasi yang dilakukan pihaknya sejak tiga bulan lalu adalah mengawasi kedatangan orang dari luar Maluku yang masukmelalui bandar udara maupun pelabuhan. Orang asing yang berkunjung ke Maluku juga tidak luput dari pengawasan pihak kepolisian.Dalam kunjungan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende beberapa waktu lalu ke Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat berjanji akan memberikan visa on arrival kepada warga Belanda yangdatang ke Indonesia. Saat ini di Belanda terdapat lebih dari 50.000 komunitas warga keturunan Maluku yang sudah menjadi warga negara kincir angin tersebut. Sebagian dari mereka merupakan pendukung RMS yang turut mensuport perjuangan pendukung RMS di Maluku untuk melakukan makar.Menurut Adityawarman, pihaknya tidak bisa membatasi gerak masuk orang asing khususnya dari Belanda terkait dengan kebijakan presiden SBY yang menjanjikan visa or arrival. “Kita tidak bisa melarang mereka berkunjungke Maluku dan tetap memberi kenyamanan saat kedatangannya, asalkan dia tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Namun kedatangan orang asing ini tetap dalam pengawasan kita,” katanya.Ditegaskannya, pengamanan tersebut semata-mata untuk memberi jaminan keamanan kepada siapa saja yang hendak ke Maluku. Apalagi Perserikatan Bangsa-Bangsa masih menetapkan situasi Kota Ambon grade IV atau sebagai daerah emergenci meskipun wilayah Maluku di luar Kota Ambon sudah dinaikan menjadi grade III. “NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) saja sudah grade III, jadi kita juga upayakan untuk menurunkan grade IV yang diberikan PBB dengan menciptakan rasa aman di masyarakat dan membuat orang asing tidak was-was datang ke sini,” ujarnya.Sementara itu, terkait dengan keberadaan tokoh penting FKM-RMS Samuel Waelerunny yang menjabat sebagai Pimpinan Yudikatif FKM dibebaskan secara bersyarat oleh kajekasaan karena masa tahanannya telah berakhir sebelum selesai persidangan, Aditayawarman mengatakan,keberadaan Samuel yang kini berada di tengah-tengah masyarakat sangat berbahaya. “Dia ini petinggi FKM. Dia punya pengaruh di kelompoknya. Peranannya saja sebagai pimpinan yudikatif dan jika berada di luar tahanan bisa sajamelakukan peran politiknya jelang 25 April nanti,” katanya.Keberadaan Samuel yang kini berada diluar tahanan, membuat kepolisian meminta ke pihak kejaksaan untuk menahannya kembali karena pertimbangan keamanan, namun permintaan tersebut belum dipenuhi. “Saat ini kami hanya bisa mengawasi geraknya, sepanjang dia tidak melakukan tindakan melanggar hukum tidak jadi masalah, tapi jika tidak maka kami akan segera menahannya,” tandas Adityawarman.Ditempat terpisah, Ketua RT.09 dan RT.10/RW.04 Kelurahan Honipopu Ambon, Irwan Manggala mengatakan, semestinya isu RMS jangan dibesar-besarkan tapi bagaimana mengalihkan isu tersebut ke masalah lain yang tak kalah pentingnya. Karena sebagai ketua RT di dua lingkungan, dirinya menilai masyarakat sudah tidak lagi kuatir dengan HUT RMS sebagaimana yang dikuatirkan petinggi di daerah ini.“Menurut saya perlu ada pengalihan isu RMS ke isu lainnya seperti bagaimana menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN) yang akan diikuti oleh anak-anak kita di sekolah nanti. Karena jika banyak siswa yang tidaklulus yang repot adalah polisi juga jika mereka nantinya berbuat anarkis,” ujar Manggala yang juga pemerhati masalah pendidikan dan anak di Maluku.