Ada Konspirasi Pembangunan Rumah Pengungsi Kariu

Ambon, Dewa - Aparat pemerintahan, kontraktor maupun anggota DPRD Maluku yang terlibat sebagai sindikat pemutakhiran data pengungsi harus disidik. Demikian diungkapkan oleh salah satu anggota DPRD Maluku, Ridwan Marasabessy,SH di sela-sela rapat paripurna rekomendasi pansus A yang mengurus masalah pengungsi, Selasa (28/2). -------- Hal ini diungkapkan Marasabessy, terkait beberapa kasus pengungsi yang tidak terakomodasi dalam 15 butir rekomendasi Pansus A saat paripurna kemarin. "Kenapa dalam rekomendasi tersebut hanya Kecamatan Tehoru yang disoroti masalah pembangunan rumah pengungsi, dalam hal ini hanya kontraktor, tetapi masalah-masalah pembangunan rumah-rumah pengungsi di daerah lain tidak diangkat dalam rekomendasi tersebut. -------- Diakuinya, dari sekian kasus tersebut, yang belum terungkap dan terakomodasi dalam rekomendasi saat rapat paripurna tersebut, Negeri Kariu, Kecamatan Haruku. Salah satu kontraktor yang mendapatkan proyek pembangunan rumah-rumah pengungsi di Kariu, beragama Kristen. Sudah barang tentu kontraktornya tidak dapat mengerjakan proyek tersebut karena kondisi yang belum kondusif, sehingga diserahkan lagi kepada masyarakat Pelauw dan Rohomoni. Dengan demikian sudah memakai anggaran sekitar 20-25 persen dari total yang harus diterima pengungsi Kariu. -------- "Jadi dari situ saja dia sudah dapat 3-4 juta, sedangkan rumah kalau jadi sudah barang tentu tidak akan sesuai dengan bestek lagi,"ungkapnya. -------- Sehingga dari kondisi tersebut Marasabessy yang mengaku turut mengantarkan pengungsi Kariu kembali ke daerah asal menilai, rumah-rumah yang didapatinya di sana ada yang hanya menggunakan tripleks sebagai sekat ruangan dan bukannya dinding beton, dengan ketebalan yang meragukan. Begitupun dengan fondasi rumah yang tidak digali. Bahkan rumah didirikan langsung di atas tanah, tanpa ada fondasi yang baik. -------- Lantaran itu, tambah Marasabessy, jika kasus seperti Kariu tidak diakomodir dalam rekomendasi pansus A, maka dirinya mencurigai bahwa ada konspirasi yang dijalin antara pihak eksekutif dengan pemborong. Bahkan tidak menutup kemungkinan dengan pihak legislatif. -------- "Kalau perlu, jika ada anggota DPRD Maluku yang terlibat, harus diperiksa," tegasnya.[M7D] -------- 01 Mar 2006 by dewa