Freeport: Kepentingan Jakarta dan Tuntutan Rakyat Papua menututp Total

Informasi Tambahan di balik Kasus FREEPORT. ------------ Introduction ------------ Bangsa Papua menuntut penutupan Freeport secara total, gerakan tuntutan itu dilakukan baik di Papua maupun di berbagai kota study di Indonesia, bahkan di Luar Negeri. Namun demikian perkembangan di Jakarta lain lagi, sebagian kelompok LSM maupun tokoh-tokoh oposisi memanfaatkan momentum ini demi kepentingan mereka sendiri. ----------- Nampakl jelas dalam perkembangan opini terakhir, bahwa Koalisi Nasional di Jakarta mendorong menutup Freeport selama 6 bulan saja, selama itu kontrak karya ditinjau kembali, bahkan sebagian sudah menekankan supaya Pemerintah segera Menasionalisasikan Freeport. ----------- Akhirnya perjuangan Papua untuk menutup total terganjal di Jakarta, karena memang Jakarta telah rugi miliaran akibat gangguan yang terjadi selama ini (baca artikel berikut) ----------- Saya coba sampaikan beberapa artikel, sebagai wacana saja. ----------- Saturday, 04 March 2006, DEPDAGRI MENDUKUNG ; Tinjau Ulang Kontrak Kerja Freeport ----------- JAKARTA (KR) - Departemen Dalam Negeri yang memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintah daerah, Jumat (13/3) dengan tegas menyatakan mendukung langkah peninjauan ulang terhadap kontrak kerja dengan PT Freeport McMorran. Sementara Partai Golkar mendukung agar PT yang berbasis di Amerika Serikat tersebut tetap beroperasi di Indonesia. ----------- Dalam keterangannya kepada wartawan, Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman mengatakan, pihaknya mendukung keinginan masyarakat Papua agar segera dilakukan peninjauan kembali kontrak karya PT Freeport Indonesia. "Di masa lalu, pemerintah daerah memang tidak dilibatkan," kata Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman kepada wartawan di Depdagri Jl Medan Merdeka Utara Jakarta . ----------- Menurut Progo yang juga Ketua Umum Korpri ini, memang pada masa pemerintahan Soeharto, departemen teknis di pemerintahan pusat memiliki otoritas penuh dalam merumuskan dan menegosiasikan kontrak karya sebuah perusahaan pertambangan asing di Indonesia. ----------- Sementara itu, katanya, untuk masa-masa sekarang di mana daerah memiliki otonomi seperti sekarang ini, maka yang perlu dilakukan, adalah bagaimana agar pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi pertambangan dilibatkan dalam perumusan kontrak karya. "Terutama soal bagi hasil dan aspek lingkungan hidupnya," kata Progo. ----------- Tetapi Progo mengingatkan bahwa peran Majelis Rakyat Papua (MRP) sebatas memberi pertimbangan semata. "MRP bisa memberi pertimbangan, sebagai lembaga representasi kultural orang Papua. Tapi wilayah politik tetap menjadi bagian DPR Papua," katanya. Setelah terjadinya aksi blokade mile 72 PT Freeport Indonesia di Timika, MRP dan DPR Papua sempat mendukungnya penutupan Freeport. ----------- Di tempat terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Prof Dr Ginandjar Kartasasmita, sebagaimana sikap Depdagri juga menyatakan dukungannya terhadap upaya peninjauan kembali kontrak karya antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia. "Memang perlu ditinjau kembali setelah 15 tahun," kata mantan Mentamben era Presiden Soeharto ini. ----------- Sebab, demikian Ginandjar Kartasasmita lagi, pembuatan kontrak pada saat itu berdasarkan undang-undang masa lalu yang tidak memenuhi syarat soal lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Papua. "Apalagi, kalau dibandingkan dengan kontrak pertama tahun 1968," kata Ginandjar yang kini menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah. ----------- Malah ia menilai, desakan masyarakat saat ini untuk merevisi kontrak berbeda pada masa kontrak karya itu ditandatangani pada masa pemerintahan Orde Baru. ---------- "Dulu 'kan tidak ada desakan seperti ini," ujarnya. Ia siap jika dipanggil Komisi energi dan Mineral DPR untuk menjelaskan soal kontrak karya yang ditandatangani saat dia menjabat menteri di masa pemerintahan Orde Baru. ---------- "Tak ada masalah, saya jelaskan, bagaimana situasi saat itu," katanya. Menurut purnawirawan periwa tinggi Angkatan Udara (AU) ini, ada atau tidaknya perjanjian sebelumnya untuk meninjau kontrak karya di pertengahan masa berlakunya kontrak bisa dilakukan. ---------- Sedang DPP-Partai Golkar dengan tegas menyatakan PT Freeport Indonesia harus tetap berjalan, karena merupakan kontrak karya yang berhubungan dengan dunia internasional. "Apapun masalahnya, Freeport perlu dijaga agar kelangsungan investasi di sana tidak terganggu," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono. ---------- Agung meminta semua pihak menahan diri, termasuk permasalahan pendulang emas tradisional, karena hal ini bisa diselesaikan secara musyawarah antara Freeport dengan Pemda setempat. Saya sudah ketemu pimpinan Freeport kemarin di Timika. Pada dasarnya Freeport terbuka untuk perbaikan," yang juga ketua DPR RI. ---------- Menurut Agung, penutupan Freeport tidak ada dasarnya. "Kita harus menjaga sistem investasi di Indonesia. Jangan melihatnya secara emosional," tutur Agung. Ditanya mengenai rencana boikot Pilkada di Irjabar, dikatakan bahwa itu bukan masala h politik, namun masalah bisnis. "Saya kira tidak bisa dikait-kaitkan," ujar Ketua DPR-RI tersebut . ---------- Friday, 03 March 2006 AKSI TUNTUT FREEPORT DITUTUP MELUAS Panja DPR akan Panggil Ginandjar-Fuad ---------- JAKARTA (KR) - Menyikapi maraknya aksi kasus PT Freeport DPR RI tidak tinggal diam, dan membentuk Panitia Kerja (Panja). Bahkan untuk mencari data yang lebih lengkap, Panja akan segera memanggil berbagai pihak, termasuk mantan Mentamben Prof Ginandjar Kartasasmita dan mantan Dirjen Pajak Dr Fuad Bawazier. ---------- Ketua Panja Freeport, Dr Rafiuddin Hamarung, Kamis (2/3) usai menerima puluhan mahasiswa asal Papua yang menuntut penutupan operasional perusahaan tambang asal Amerika Serikat menegaskan, pihaknya akan meminta klarifikasi kedua tokoh itu. "Kita akan terus mencari data. Kita akan memanggil bekas Dirjen Pajak Fuad Bawazier dan bekas Mentamben Ginandjar Kartasasmita untuk dimintai klarifikasi," kata Rafiuddin Hamarung. ---------- Sedang sekretaris Panja Freeport Catur Sapto Edy menjelaskan, Fuad akan dimintai keterangan pada Selasa 7 Maret. Sedangkan Ginandjar akan dipanggil pada pertengahan Maret. ---------- "Ginandjar adalah orang yang menandatangani perpanjangan kontrak karya dengan Freeport 12 tahun sebelum kontrak selesai pada 1991," urai Catur. Untuk diketahui, Dr Fuad Bawazier adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak sedang Ginandjar adalah mantan Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) era Presiden Soeharto. --------- Catur juga mengatakan, kecuali memanggil Fuad dan Ginandjar, Panja Freeport juga akan memanggil mantan pejabat yang berkaitan dengan penandatanganan kontrak dan mantan menteri. Presiden SB Yudhoyono akan dipanggil, mengingat pernah menjabat Mentamben di era Gus Dur. Meski sudah tidak sekeras sebelumnya, tetapi puluhan mahasiswa asal Papua tetap melakukan aksinya dengan menggelar aksi ke DPR-RI dan di kantor Presiden Jl Merdeka Utara, Jakarta. Mereka menuntut Freeport ditutup. Setelah itu, massa bergeser ke Radio Republik Indonesia (RRI), Jalan Merdeka Barat. Mahasiswa Papua itu meminta radio itu mengizinkan mereka menyiarkan protes terhadap Freeport. Dirut RRI Parni Hadi yang melihat aksi itu tak keberatan mereka siaran. Perwakilan mahasiswa itu terdiri dari Front Persatuan Pembebasan Rakyat Papua Barat dan Aliansi Mahasiswa Papua di Jakarta. ---------- Sekjen DPP-PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo mendesak agar pemerintah serius menanggapi permasalahan Freeport dengan masyarakat Papua. Penanganan tidak adil akan menyebabkan kasus itu makin besar. "Kalau penanganan tidak hati-hati dan tidak menimbulkan keadilan di masyarakat (Papua) maka tuntutan ini akan menjadi snow ball lebih besar lagi," katanya. Untuk menangani masalah Freeport, lanjut Pramono, pemerintah tidak punya banyak pilihan, kecuali harus menjalankan apa yang sudah menjadi konsekuensi. "Seperti otonomi khusus yang diberikan, pilkada yang ada harus segera dijalankan. Jangan diundur-undur karena kepentingan parpol tertentu," tandas Pramono Anung Wibowo. ----------- Aksi massa yang melakukan unjuk rasa tersebut, memang tidak sebesar ketika melakukan unjuk rasa di Plaza 89 Jakarta lalu. Namun demikian, tetap saja, aksi mereka mendapat perhatian dari masyarakat yang akhirnya membuat macet arus lalulintas, di sekitar Istana Kepresidenan. ----------- Saturday, 25 February 2006, KEGIATAN FREEPORT MASIH TERHENTI Pemerintah Rugi 2,7 Juta Dolar AS/Hari ----------- TIMIKA (KR) - Kondisi keamanan daerah penambangan emas dan batubara yang dikelola PT Freeport di Tembagapura, Timika, Papua, masih belum pulih. Kegiatan penambangan, perkantoran dan pendidikan masih diliburkan. Dengan kondisi itu, pemerintah mendesak agar manajemen PT Freeport kembali melakukan kegiatan penambangan dan akan memberikan dukungan keamanan. Dengan lumpuhnya kegiatan di Freeport, pemerintah mengalami pengurangan penerimaan negara senilai 2,7 juta dolar AS per hari. ------------ Dari informasi yang diperoleh KR dari Tembagapura Jumat (24/2), hingga kini seluruh kegiatan di kawasan tambang masih berhenti total. Namun demikian kehidupan sosial pekerja Freeport tidak terganggu sama sekali oleh kondisi keamanan yang terganggu itu. Sebab pekerja dan keluarganya berada di kompleks pemukiman karyawan yang lokasinya ada di Mile 66. Sedangkan yang diblokir warga, berada di Mile 72 dan 74. ------------ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, menyatakan, pemerintah akan menjamin keamanan dan keselamatan operasi tambang Freeport . "Kita terus mendorong agar perusahaan tambang emas dan tembaga itu bisa segera beroperasi kembali," katanya.Menurut Purnomo, pemerintah bisa memahami keputusan manajemen Freeport yang menutup kegiatan operasi pertambangan karena kondisinya memang tidak aman. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Menko Polhukam melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI mengamankan perusahaan tambang di Papua yang termasuk obyek vital nasional tersebut. ------------ HM Amien Rais menilai, keberadaan perusahaan penambangan PT Freeport merupakan contoh, bahwa Indonesia didekte oleh kekuatan besar dan negeri ini tak bisa apa-apa. Oleh karena itu, pihaknya berusaha mendorong DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk perusahaan tersebut. ----------- "Kalau PT Freeport bisa diaudit keuangannya maupun lingkungannya kita akan mendapatkan keuntungan setidaknya tiga kali lipat, bahkan sesungguhnya bisa 15 kali lipat," ucap Amien Rais di depan peserta Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Penguatan Kapasitas Pengawasan, Jumat (24/2) di Jogjakarta Plaza Hotel, Jalan Gejayan, Yogya. Kegiatan yang diikuti para anggota DPRD dari sejumlah propinsi itu digagas Prajatama Colsulting, sebuah lembaga yang berkomitmen mendorong perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik sesuai prinsip-prinsip good governance. Menurut Amien Rais, backing Freeport memang sangat kuat. Mantan Ketua MPR ini kemudian menyebut sejumlah nama yang menjadi komisaris perusahaan. Amien Rais mengaku gembira, karena kini Komisi VII DPR RI sudah membentuk tim dan melihat langsung ke Freeport.Wapres Jusuf Kalla meminta warga masyarakat memahami keberadaan PT Freeport yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat, pemerintah, negara dan pengusaha. Karena itu pemerintah akan memberikan perlindungan kepada perusahaan tersebut. ---------- Sementara itu dari kantor presiden, Senator dari AS Russ Feingold menyatakan, pemerintah mempertanyakan apakah rakyat di wilayah Papua dapat hidup aman dan terbebas dari kemungkinan tindak kekerasan pihak militer atau pihak milisi "Pemerintah AS mendukung sepenuhnya keberadaan Papua dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, AS juga mempertanyakan apakah rakyat di wilayah Papua dapat hidup aman dan terbebas dari kemungkinan kekerasan dari pihak militer atau milisi,"tegas Senator Russ Feingold kepada wartawan seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor presiden, kompleks kepresidenan Jakarta, Jumat (24/2) ---------- "Saya sangat mendukung dan saya percaya pemerintah kami pun mendukung integritas teritorial Indonesia, itu tidak perlu dipertanyakan, yang menjadi pertanyaan apakah rakyat di wilayah tersebut dapat hidup nyaman dan memperoleh perlindungan dari kemungkinan kekerasan dari militer maupun pihak lainnya," jelas Feingold.