28.2.06

Protesters want Freeport to stop operation in Papua

UNDERMINING THE MINE: Protesters denounce U.S. gold mining giant Freeport during a protest outside its offices in Kuningan, South Jakarta, on Monday. (JP/R. Berto Wedhatama) --------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Protesters want Freeport to stop operation in Papua -------- The Jakarta Post, Jakarta/Jayapura -------- Police used a water cannon and fired tear gas to disperse hundreds of protesters who gathered in Jakarta on Monday to denounce U.S. gold mining giant Freeport, saying its mine in Papua province had brought no benefits to local residents. In the rally outside the offices of the Indonesian unit of U.S. company Freeport-McMoran Copper & Gold Inc., 500 protesters smashed the ground-floor windows of the Plaza 89 office building in Kuningan, South Jakarta, but none reached Freeport's offices on the fifth and seventh floors. A policeman and a protester were hurt during the rally, a Reuters photographer on the scene said. "Close Freeport! Close Freeport!" chanted the protesters, who briefly clashed with police before authorities brought in the water cannon, AP reported. Authorities succeeded in calming the protesters, who responded by sitting cross-legged in front of the high-rise building, but still refused to leave. Meanwhile, in Jayapura, the capital of Papua province, some 500 students marched from Cendrawasih University to the provincial council building Monday, demanding the provincial administration stop Freeport's operations. The students also demanded the release of Papuan students held after they vandalized Plaza 89 on Thursday. The detained Papuan students went on a predawn rampage inside the building Thursday, setting fire to a travel agency on the ground floor. There were no casualties in the incident. Responding to the protesters' demand, the chairman of the council's human rights commission, Yance Kayame, said the administration and the council did not have the authority to stop Freeport's operation; only the central government had such power. He said the council could only issue recommendations to the House of Representatives. "We support the students' aspirations, but the Papua provincial council can only issue a recommendation on the matter to be delivered to the House of Representatives." In the town of Timika, near the Grasberg mine operated by Freeport, about 100 protesters staged a rally but did not disrupt mining operations, which resumed Saturday afternoon after being suspended last week following protests outside the mine. The Grasberg mine -- the largest gold mine in the world and the third largest copper mine, which opened in 1973 -- has long had an uneasy relationship with locals, some of whom are desperately poor and argue that they should be able to retrieve and sell tiny amounts of gold and copper from waste rock dumped by the mine, AP reported. Freeport says the practice is illegal and dangerous. Coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence, Usman Hamid, said earlier the regional government and legislators were partly to blame for the frequent disputes between locals and the mining company, because they had not striven to overcome misunderstandings between the communities.

PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA

Feb 25, 2006, 05:43 ___________________________________________________________ PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA (Pemilik Tanah Areal Pertambangan PT. Freeport Indonesia) ___________________________________________________________ Bangsa Papua dipaksakan masuk ke dalam NKRI di bawah bayang-bayang Amerika Serikat hanya karena kepentingan politik dan ekonomi semata. Pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi dan politik di Papua, sedangkan Amerika Serikat memainkan status Papua hanya demi kepentingan ekonomi semata. Buktinya adalah bahwa sejak tahun 1962 Amerika Serikat melakukan siasat yang jitu untuk mengelabui PBB dan Belanda untuk Papua masuk ke dalam NKRI. Salah satu siasat yang dimainkan dalam rangka mencaplok Papua ke dalam NKRI adalah proposal Bunker. Proposal tersebut dirancang oleh seorang Amerika Serikat politik kelas kakap. Hasil rancangannya berhasil mempengaruhi Belanda dan PBB. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 telah mengadakan perjanjian New York. Dalam perjanjian tersebut telah menyatakan bahwa status Papua diserahkan ke dalam tangan UNTEA dan ditetapkan bahwa selama 6 tahun UNTEA menyiapkan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri dengan cara "one man one vote" (satu orang satu suara). Selama satu tahun UNTEA menjadi pemerintahan transisi, orang Papua melakukan berbagai kegiatan, misalnya aksi protes atas tidak menerima pemerintah Indonesia berkuasa di Papuia, akan tetapi bagi mereka yang melakukan tindakan protes diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi, misalnya diintimidasi, terror, diperkosa, dan bahkan dibantai. Selama satu tahun (antara 15 Agustus 1963-1 Mei 1963), Amerika serikat bermain sedemkian rupa dan berusaha mempengaruhi PBB (UNTEA), akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963 Papua yang sedang disengketakan antara Belanda dan Indonesia diserahkan oleh UNTEA kepada negara Indonesia yang juga sebagai pihak sengketa itu. Inilah suatu kelalaian PBB melalui kaki tangannya UNTEA. Anehnya Papua yang sedang disengkatan antara Belanda dan Indonesia, Papua diserahkan kepada Indonesia untuk mempersiapkan bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Inilah politik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Amerika Serikat hanya demi memperkuat posisi Amerika Serikat dalam bidang ekonomi di Papua. Tanggal 1 Mei 1963 adalah awal yang baru bagi Indonesia dan Amerika Serikat untuk memainkan satutus Papua menjadi bagian dari NKRI. Banyak cara yang digunakan dalam rangka itu. Salah satu cara yang tidak luput dari ingatan orang Papua adalah sejak tahun 1967 sebelum Penentuan Pendapat Rakyat Papua yang dikenal dengan nama "PEPERA"; pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangi MoU tentang pengeksploitasian tambang Emas dan Tembaga di Timika. Ini aneh, status Papua yang belum ditentukan melalui penentuan nasib orang Papua, pemerintah Indonesia berani melakukan perjanjian MoU antara Amerika dan Indonesia tantang rencana pengekpolitasian tembaga dan emas. Dengan demikian sejak tahun 1967 PT Free Port sudah mulai dioperasikan oleh Amerika Serikat. Akhirnya melalui berbagai rekayasa, intimidasi, terror dan berbagai pelanggaran HAM yang serius, pemerintah Indonesia di bawah bayang-bayang Amerika Serikat memaksa 1025 orang untuk mewakili orang Papua lain memilih Papua adalah bagian wilayah NKRI. Sejak tahun 1967 tujuh suku, khususnya suku Amungme dan Kamoro yang mendiami di sekitar pertambangan PT Freeport mengalami kerugian fatal, baik lingkungan, flora dan fauna serta manusia Papua dikorbankan. Hanya demi mengambil emas dan tembaga itu Pesona alam dan pesona manusia dikorbankan. Pemilik tanah adat menderita di atas kekayaan alam, sementara para perantau yang baru datang hanya untuk mempertahankan hidup sambil menguras kekayaan alam Papua, menari-nari di atas hasil penjualan emas dan tembaga. Orang Papua, khususnya tujuh suku miskin dan terlantar. Hidup kami terlantar karena lingkungan kami telah dihabisi oleh mesin-mesin raksasa ulah manusia sekarah yang tidak menghargai pesona manusia dan alam. Dari tahun 1967 kami tujuh suku, terlebih suku Amungme dan Komoro mengalami dampak negatif yang membawa ancaman terhadap hak hidup. Kasus Timika Berdarah pada tanggal 21 adalah merupakan salah satu peristiwa kelabu dari sekian ribu kasus yang terjadi dari sejak PT Free Port beroperasi di Timika. Pelaku penambakan adalah TNI, Brimob dan Kapolsek Timika. Korban kasus Timika berdarah terdiri dari lima orang, yakni Yulian Murib meninggal dunia setelah sebuah peluru menembusi dahi - kepala, Melianus Murib kena tembakan di perut dan 3 orang di antaranya identitasnya tak bisa diketahui oleh pihak korban karena rumah sakit "hospital 68" yang sedang menjalani perawatan diblokir oleh aparat TNI, Brimob dan POLRI. Kami orang Papua, khususnya tujuh suku pemilik hak ulayat tidak mau korban lagi di atas negeri kami sendiri; kami tak mau tempat tinggal kami dirusakkan, kami tak mau kekayaan kami diambil, kami tidak mau menderita lagi di atas tanah kami sendiri, kami tidak mau mati lagi, kami tidak mau ditipu dan dibodohi lagi; kami tidak mau kasih makan Indonesia, Amerika dan negara lain lagi. Kami orang Papua, khususnya tujuh suku mengatakan pada kesempatan ini: CUKUP, CUKUP DAN CUKUP SUDAH, kami orang Papua, khususnya tujuh suku menjamin dunia dari hasil Tambang Emas dan Tembaga. CUKUP, CUKUP DAN CUKUP SUDAH, demi mengambil emas Papua, kalian telah dan sedang mengorbankan MAS Papua. Maka, kami tujuh suku sebagai pemilik hak ulayat menyatakan dan menyerukan kepada pimpinan PT Freeport, Negara Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat serta Belanda bahwa: 1. Kami pemilik hak ulayat berkomitmen bahwa kami yang masih hidup tetap memblokir PT. Freeport selama berhari-hari sampai Tom Beanal, James Moffet dan para pemegang SAHAM bersama Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan dialog bersama dengan tujuh suku sebagai pemilik hak ulayat untuk mencabut MoU tentang PT Freeport dan memberhentikan pengeksploitasian Tambang Emas dan Tembaga. 2. Mendesak kepada MRP dan DPRP segera mengadakan Sidang Paripurna demi menetapkan Dialog Nasional dan Internasional; selanjutnya MRP dan DPRP mendesak Pemerintah Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat segera melakukan Dialog Nasional dan Internasional untuk menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh, utuh dan tuntas. 3. Kami tujuh suku menyeruhkan kepada suku-suku lain di Papua bahwa segera menyatukan barisan perlawanan dalam mendukung penutupan Freeport yang didorong oleh tujuh suku pemiilik hak ulayat dan mendesak lembaga-lembaga terkait (DPRP dan MRP) mendorong Dialog Nasional dan Internasional untuk membicarakan berbagai masalah di Papua secara konprehensif 4. Sebelum pihak PT. Freeport (James Moffet), pemilik Saham, Indonesia dan Amerika Serikat tidak membuka dialog dengan tujuh suku pemilik hak ulayat dan membuka Dialog nasional dan Internasional dengan orang Papua, maka kami tujuh suku bersama dengan suku-suku asli lain di Papua berkomitment bahwa kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk memblokir PT Freeport Indonesia sampai pihak-pihak yang melacurkan diri (Indonesia, Amerika, Belanda dan PBB) datang dan duduk bersama dengan Massa rakyat Papua dalam penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh, utuh dan tuntas berdasarkan prinsip demokrasi, hukum, keadilan, kebenaran dan bermartabat. 5. Apabila Tuntutan kami tidak ditanggapi, maka kami akan memboikot Pilkadasung Gubernur/Wakil Gubernur Papua Periode 2006-2011 tanggal 10 Maret 2006 melalui Mogok Sipil Nasional Papua. Pilkadasung tidak ada artinya kalau Rakyat Papua terus dibantai diatas tanah leluhurnya sendiri. Demikianlah pernyataan dan seruan kami untuk diperhatikan dan diperiksa. Port Numbay, 25 Februari 2006 Atas Nama Ketujuh Suku Pemilik Hak Ulayat (Tokoh Masyarakat) THADEUS KWALIK ______________________ -------- Untuk Informasi Detail tentang Publikasi ini, silahkan menghubungi Selpius Bobii (Sekjen Front Pepera Papua Barat) Mobile : +62 81 343 118 143. Selpius Bobii dipercayakan sebagai Juru Bicara Ketujuh Suku.

27.2.06

Bezetting PT Freeport

Vanmorgen kwam er een bericht dat het hoofdkantoor van PT Freeport te Jakarta is bezet door AMP-studenten. Die bezetting is momenteel nog steeds gaande. Wie hen een hart onder de riem wil steken kan dat doen door een sms te sturen naar nummer 00.62.85.22.82.14.679.

25.2.06

Rechtszitting Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS voor het Gerecht van Ambon,

en de mishandelingen van twee activisten door NKRI-organen. ------------------------------ Ambon, 24-2-2006 ------------ INFORMATIE van het Dagelijks Bestuur van het Front voor de Soevereiniteit(FKM) van Maluku voor de Republiek der Zuid-Molukken(RMS). ------------ Onderwerp: Rechtszitting Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS voor het Gerecht van Ambon, en de mishandelingen van twee activisten door NKRI-organen. ------------ Op 16 en 17 januari jongsleden heeft een rechtszitting voor het Gerecht van Ambon plaatsgevonden in de zaak van de Voorzitter van Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS, Semmy Waileruny, met als agendapunt het verhoor van politiegetuigen. Het zittingsrooster van de Rechtbank van Ambon geeft aan dat er in de zaken van een tweetal activisten en van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS een zitting zou plaatsvinden op 23-2-2006. Na te zijn afgehaald van het Huis van Bewaring in Waiheru en van de Gevangenis in Nania onder begeleiding van een peloton Mobiele Brigade, die voor assistentie naar Maluku zijn gehaald, werden ze naar de Rechtbank in Ambon gebracht. Daar werden ze in een politiecel opgesloten, maar er heeft geen rechtszitting plaatsgevonden, omdat die zonder reden voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De twee activisten zijn Johny Noya en Marlon Lambatir. Deze twee zijn voor het gerecht gedaagd omdat ze op 19-8-2005 de RMS-vlag hebben gehesen op de afrastering van het terrein van het Kantoor van de Gouverneur van Maluku. Ook al stelt hun daad blijkbaar niet veel voor, toch is het duidelijk dat dit een protest is dat verband houdt met de vaststelling van de datum van 19 augustus 2005 als de 60-ste verjaardag van de Provincie Maluku van de Eenheidsstaat Indonesië(NKRI). Dit besluit van de volksvertegenwoordiging van de Provincie Maluku en de Regering van de Provincie Maluku is feitelijk volksverlakkerij, het verdraaien van de historische feiten, en het toont aan hoe laag de moraal is van alle leden van het Provinciale Parlement van Maluku, van de Gouverneur van Maluku en van Regering van de Provincie Maluku. Het besluit om de datum 19-8-2005 als de 60-ste verjaardag van de Provincie Maluku in de Indonesische Eenheidsstaat in te voeren is misdadig besluit, want: 1.) De NKRI is pas opgericht in de vorm van een proclamatie door Soekarno op 15-8-1950, de toenmalige president van de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië(RIS). 2.) De Republiek Indonesië(RI), waarvan de onafhankelijkheid geproclameerd is op 17-8-1945, bestond slechts uit de volgende gebieden: de Residentie Jokjakarta en een deel van het District Jakarta. 3.) Maluku was een provincie binnen de Staat Oost-Indonesië(NIT), die op 23-12-1946 bevrijd is; het soevereiniteitsgebied van de NIT bestond uit Maluku, Sulawesi, de Kleine Soenda Eilanden en Bali. 4.) Behalve de RI en de NIT waren er nog de soevereine staten Borneo, Pasundan, Oost-Sumatra, enzovoort, die allen op gelijke wijze onder het internationale recht vielen. 5.) Op grond van de verschillende Akkoorden, namelijk die van Linggardjati, Renville, Van Royen-Roem en vervolgens de Ronde Tafel Conferentie in Den Haag op 27-12-1949, hebben deze staten zich verbonden binnen het staatsverband van de RIS, waarbinnen de RIS-Grondwet de legitieme basis was. 6.) De RMS is een staat, die op wettige wijze geproclameerd is op 25-4-1950, en daarbij uit het statenverband van de NIT en van de RIS uittrad, omdat de NIT en de RIS niet langer meer hun verplichtingen nakwamen tegenover de reeds onderling overeengekomen grondprincipes, en zich in feite niet meer hielden aan de bepalingen van het internationale recht. De onafhankelijke RMS-staat bestond al drie maanden en twintig dagen, en toen pas werd de NKRI uitgeroepen. 7.) Soekarno heeft de Grondwet van de RIS, de wettelijke bepalingen van de grondleggers ervan, en de internationale wettelijke regelingen geschonden, hij heeft het grondgebied van de verschillende volkeren geroofd, en nu heeft hij op schaamteloze wijze ook nog het leger gestuurd om het Molukse Vaderland te verwoesten, te annexeren en te bezetten, en het Molukse volk te doden en in ellende te laten leven, terwijl de natuurlijke rijkdommen volledig uit Maluku worden weggeroofd. Om dezelfde reden als de beide genoemde strijders is ook Frangky Sahertian gevangen genomen; hij zit op dit moment vast bij de Gewestelijke Politie(POLDA) Maluku. Hij is vastgezet vanwege een protestactie door het hijsen van de RMS-vlag, precies op het tijdstip dat het Parlement en de Regering van de Provincie Maluku hun wangedrag tentoonspreidden. Op het moment dat de strijders gearresteerd werden en in de politiecel opgesloten, zijn zij zeer ernstig mishandeld, zodat ze zelfs in Bayangkara Ziekenhuis in Tantui(Ambon) moesten worden opgenomen. Eenmaal uit het ziekenhuis zijn voortdurend, dagelijks zelfs, mishandeld, en daaraan is pas een einde gekomen toen na een bezoek aan het Huis van Bewaring in Waiheru, daarvan door het Internationale Rode Kruis rapport is opgemaakt. Daarna zijn de beide strijders naar de gevangenis van Nania overgeplaatst, maar Frangky Sahertian zit nog is vast in de politiecel, omdat hij pas later is gearresteerd. LAAT DEZE STRIJD, DIE VOOR DEGENEN DIE ZE VOEREN ZO VEEL ZWARE RISICO’S MET ZICH MEEBRENGT, ALLE MOLUKSE BROEDERS EN ZUSTERS IN NEDERLAND, IN AMERIKA EN WAAR OOK TER WERELD, BEZIELEN OM IETS TE ONDERNEMEN WAARDOOR HET MOLUKSE VOLK EN VADERLAND BEVRIJD WORDEN VAN DE WREDE BEZETTING EN HET ONBESCHAAFDE GEDRAG VAN DE NKRI. De strijders in het Vaderland hopen van ganser harte dat de 56-ste viering van de verjaardag van de RMS op 25 april 2006 zal worden gebruikt als een passende gelegenheid om de wereld te laten voelen dat ze de NKRI moet overtuigen om de soevereiniteit over Maluku onmiddellijk terug te geven aan land en volk van de Republiek der Zuid Molukken. Woordvoerder van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS. ------------- Email: pusakaraja@hotmail.com Tel. 06-23307474. Vertaling: Secr.GM

Penyidangan Semmy Waileruny, Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS di Pengadilan Negeri (PN) Ambon dan penyiksaan 2 aktivis oleh aparat NKRI.

Pada tanggal 16 dan 17 Januari yang baru lalu persidangan Pengadilan Negeri (PN) Ambon terhadap Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS, Semmy Waileruny, telah berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi2 anggota polisi. --------- Menurut rencana persidangan PN Ambon terhadap 2 aktivis dan Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS berlaku pada tanggal 23 Februari 2006. Setelah dijemput dari Rumah Tahanan Waiheru dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nania dengan pengawalan 1 regu Brimob, yang diperbantukan di Maluku, mereka dibawa ke PN Ambon. Di sana mereka dimasukan dalam satu ruang tahanan pengadilan, namun tidak lagi disidangkan karena persidangan ditunda tanpa alasan yang jelas. Kedua aktivis adalah Johny Noya dan Marlon Lambatir. Kedua mereka diajukan ke persidangan karena mereka mengibarkan bendera Negara RMS di pagar kantor Gubernur Maluku pada tanggal 19 Augustus 2005. ----------- Kelihatannya sederhana apa yang mereka lakukan, namun ternyata perbuatan mereka adalah suatu bentuk protes yang sangat mendasar sehubungan dengan penetapan tanggal 19 Augustus yang lalau itu sebagai hari ulang tahun (HUT) Propinsi Maluku ke-60 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ---------- Penetapan oleh DPRD Propinsi Maluku dan Pemerintah Propinsi Maluku tersebut adalah suatu penipuan masyarakat, pemutarbalikan fakta sejarah dan menunjukan moral yang rendah dari seluruh anggota DPRD Propinsi Maluku, Gubenur Maluku dan Pemerintah Propinsi Maluku. Tindakan menetapkan HUT ke-60 Propinsi Maluku dalam NKRI itu sebagai kejahatan, karena: ----------- 1. NKRI baru diproklamasikan pembentukannya oleh Soekarno pada tanggal 15 Augustus 1950, saat itu ia sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). 2. Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Augustus 1945, yang wilayah negaranya hanya meliputi keresidenan Jogjakarta sampai sebagian distrik Jakarta. 3. Maluku adalah salah satu propinsi dalam Negara Indonesia Timur (NIT) yang merdeka pada tanggal 23 Desember 1946. Wilayah kedaulatan NIT adalah Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali. 4. Selain Republik Indonesia dan NIT sebagai negara berdaulat, terdapat juga Negara Borneo, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur d.l.l yang memiliki hukum yang sama sebagai subjek hukum internasional. 5. Berdasarkan berbagai perjanjian , yakni Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Van Royen-Roem dan kemudian Konferensi Meja Bundar oleh PBB di Den Haag, maka pada tanggal 27 Desember 1949, negara2 tersebut menggabungkan diri dalam RIS dengan konstitusi RIS yang saat itu berlaku . 6. RMS adalah negara yang diproklamasikan secara sah pada tanggal 25 April 1950, keluar dari hubungan ketatanegaraan dengan NIT dan RIS, karena NIT dan RIS tidak lagi komit terhadap prinsip2 dasar yang disepakati dan tidak lagi bertindak sesuai ketentuan hukum internasional. Negara RMS merdeka 3 bulan 20 hari baru kemudian dibentuk NKRI. 7. Dengan cara melanggar konstitusi RIS, melanggar hak2 penentuan pendapat, melanggar aturan2 hukum internasional dan dengan cara merampas wilayah bangsa2, maka Soekarno secara biadab mengirim tentara menghancurkan, menganeksasi dan menjajah rakyat dan tanah air Maluku, membunuh, membiarkan orang Maluku hidup dalam penderitaan, sedang sumberdaya alam Maluku digarap habis2san. ---------- Dengan alasan seperti itu maka kedua pejuang tersebut ditambah dengan Frangky Sahertian, yang sekarang ditahan di Polda Maluku, melakukan protes dengan cara mengibarkan bendera Negara RMS tepat pada saat kebiadaban yang dipertontonkan oleh DPRD dan Pemerintah Propinsi Maluku itu. ---------- Pada saat para pejuang itu ditangkap dan ditahan di Polda Maluku, mereka dianiaya dengan penganiayaan yang sangat berat sehingga harus dimasukan ke rumah sakit Bayangkara Tantui (Ambon). Setelah keluar dari rumah sakit, mereka terus dianiaya setiap hari sampai adanya laporan kepada Palang Merah Internasional saat berkunjung ke Rumah Tahanan Waiheru, barulah kedua pejuang tersebut dipindahkan ke LP Nania, sedangkan Frangky Sahertian masih tetap di Polda, karena ditangkap belakangan. ---------- Perjuangan yang dilakukan dengan resiko yang sangat berat oleh para pejuang di tanah air, kiranya dapat membangunkan lagi semangat dari semua basudara sebangsa Maluku di Belanda, Amerika dan di mana saja untuk melakukan sesuatu agar secepatnya rakyat dan tanah air Maluku bebas dari kekejaman, penjajahan, kebiadaban dan kekerasan NKRI. ---------- Para pejuang di tanah air mengharap kiranya peringatan HUT RMS ke-56 pada tanggal 25 April 2006 digunakakan sebagai waktu yang tepat untuk menggetarkan dunia sadarkan NKRI untuk segera kembalikan kedaulatan rakyat dan Negara RMS. ---------- Ambon, 24 Februari 2006 ---------- Juru Bicara Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS Email: pusakaraja@hotmail.com Tel. 06-23307474

24.2.06

SISKAMLING - het Gevaar komt van Buiten.

(SISKAMLING - the Danger is from Outside) ----- Groningen, 23-2-2006 ----- In zijn aandacht voor het handhaven van rust en orde legt Gouverneur Ralahalu de nadruk op de gevaren van buiten en vraagt de Molukse burgers om verdachte nieuwkomers bij de autoriteiten aan te melden. Hij heeft er nu ervaring mee; de verdachten de in terroristenprocessen komen voor overgrote deel van buiten. Maar waarom dan de vlaghijsers nog vasthouden? Die zijn toch van binnen? Houdt hij ze vast om gevoelens van de bepaalde groepen in de samenleving te ontzien? Dat zullen dan ook vast wel vooral mensen van buiten zijn! We zien uit naar het moment dat de Gouverneur zijn gedachtegang naar de kwestie van de Molukse Politieke Gevangenen doortrekt. De Gouverneur wil geen oproerkraaiers van buiten, maar hij wil wel investeerders van buiten. Hij lokt investeerders van buiten, door vlaghijsers die door hun acties oproerkraaiers van buiten aantrekken, in de gevangenis te zetten. Maar dat lost het wezenlijke probleem niet op. Alleen in vrijheid kan hij op efficiënte wijze zowel de oproerkraaiers van buiten, buiten de deur houden, als investeerders van buiten aantrekken. We hopen dat de Gouverneur dit snel inziet en dan daaruit zijn politieke consequenties trekt. ------- Selamat Berdjuang ------- Gouverneur Ralahalu: Pas op voor Acties die de Samenleving kapot maken. -------- Radio Vox Populi; 23-2-2006 -------- Reporter: Ivanno Passal. -------- Ambon: De terroristische bomaanslagen, die sinds een paar weken de Stad Ambon weer plaatsvinden, zijn aanwijzingen daarvoor, dat er pogingen gedaan worden om de harmonie van de samenleving weer ontregelen en kapot te maken, maar ook om op allerlei manieren onrust te zaaien en de bevolking angst aan te jagen. "Ik hoop dat de mensen op hun hoede zijn voor acties, die erop gericht zijn om ons weer te vernietigen", beklemtoonde de Gouverneur van Maluku, Karel Albert Ralahalu, op een werkbezoek aan en een ontmoeting met het Hoofd van Politie van het Gewest Maluku en een gezelschap uit kringen van het Regionale Topoverleg, het Districts Topoverleg, dorpshoofden en sociale, religieuze en adatleiders, dat enige tijd geleden heeft plaatsgevonden in de Aula PRIMA BHAKTI van de Politie van het Ressort Ambon/Lease in Perigi Lima, Ambon. Daarom vraagt Ralahalu aan de onderdistrictshoofden, de districtshoofden, de dorpshoofden, maar ook aan de wijkraden om opnieuw een soort regeling in te voeren, zoals een Systeem voor Buurtveiligheid (SISKAMLING), een Systeem voor Veiligheids Initiatieven, oftewel een verplichting om nieuwkomers te melden. Op deze wijze, zo zei hij, kunnen binnen alle geledingen van de bevolking op een eerder tijdstip figuren/mensen worden opgespoord, die gekomen zijn met de opzettelijke bedoeling om de situatie in Maluku, die alweer zo goed geworden is, te ondermijnen. "Ik hoop dat wij allemaal open staan voor de kwestie van de veiligheid in ons aller leefomgeving, en dat die ons ter harte gaat. Daarom ben ik ervan overtuigd dat wij pogingen tot provocatie, die ons leven weer kapot zouden maken, in de kiem zullen kunnen smoren", verklaarde Ralahalu. Op deze wijze zullen volgens hem de rust en orde, die wij met zoveel moeite hebben kunnen bereiken, bewaard kunnen blijven en zelfs op een hoger niveau gebracht worden. "Op deze wijze zullen de investeerders hier weer hun ondernemerskapitaal kunnen binnenbrengen, en zal daardoor met zekerheid de werkgelegenheid kunnen worden uitgebreid", voegde Ralahalu toe. Ralahalu zei ook dat hij er extra zijn best voor zal blijven doen, dat het leven in de Molukse samenleving in de toekomst op een hoger peil gebracht wordt. De kwestie is namelijk dat in een zodanige toestand van rust de hindernissen, die enkele jaren geleden tijdens het Conflict zijn opgeworpen, weer kunnen worden opgeruimd. Verder zei hij dat de kwaliteit van het leven in de Molukse samenleving wordt verhoogd, waar er binnen de sociale relaties geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen godsdienst, ras of sociale groep. -------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; GUBERNUR RALAHALU: WASPADAI GERAKAN YANG MENGHANCURKAN MASYARAKAT.

RMS impliciet door Indonesië erkend als Niet-Terroristisch.

(RMS implicitly recognized as Non-Terrorist by Indonesia) ------- Groningen, 23-2-2006 -------- Radicale moslims constateren dat de Anti-Terrorisme Wet van 2003 alleen maar op moslims wordt toegepast. Anderen worden berecht op grond van het Wetboek van Strafrecht, en krijgen veel lagere straffen. In dat verband wordt gewezen op straffen die opstandige RMS-ers krijgen; die zijn in het algemeen veel lichter. Deze moslims verbazen zich: "ALS DE RMS-ERS GEEN TERRORISTEN ZIJN, DAN ZIJN WIJ HET OOK NIET!" Nu gaat zelfs de Laskar Jihad-leider Jafar Umar Thalib zich ermee bemoeien. Hij zegt: "de moslims voelen zich in de terroristische hoek gedrukt, en als anderen daarop inspelen, dan kan dat tot gevaarlijke situaties leiden". Het klinkt alsof hij alweer de volgende campagne tegen de christenen / RMS aan het voorbereiden is. De betrokken moslims hebben ook al het gevoel dat de rechtsgang van buiten / boven af wordt gemanipuleerd. De rechter luistert alleen maar naar de Officier van Justitie en hij legt aan moslimbeklaagden hoge straffen op. Begrijpelijk dat ze dat denken, de Anti-Terrorisme Wet 2003 is indertijd ingevoerd in het kader van de samenwerking met Amerika in de Oorlog tegen het Terrorisme (War on Terror). Die richtlijn wordt naar het schijnt door de rechter goed opgevolgd. Er is geen reden om te constateren, dat in dit kader de rechter foute vonnissen velt. Terreur is niet alleen maar moorden plegen, het is zó moorden plegen, dat het opzettelijk de bevolking de stuipen op het lijf jaagt. Daar is in al die betrokken rechtszaken sprake van. RMS-ers hijsen alleen maar vlaggen. Logisch dat daarvoor de straffen lager zijn. In die zin is de huidige terrorisme-rechtsgang in Indonesië in elk geval een erkenning dat de RMS niet terroristisch is. Hoe ontwikkelt de deze situatie zich verder? En wat moet de RMS ermee? Er zijn twee soorten scenario’s te onderscheiden: 1.) De radicale moslims (de JUT-teperen) zetten hun stempel op de ontwikkelingen. Dan is het voor de RMS gemakkelijker om als niet-terroristische beweging erkenning te krijgen in het buitenland. Dat kan leiden tot een snellere bevrijding van Maluku, maar mogelijk met veel bloedvergieten. 2.) De nu op gang zijnde ontwikkelingen, waarbij geprobeerd wordt om langzaam maar zeker een einde te maken aan de situatie van straffeloosheid in Indonesië in het algemeen en in Maluku in het bijzonder. Er wordt nu in elk geval op geloofwaardige wijze onderscheid gemaakt tussen moord en terreur. De volgende stap zou kunnen zijn: niet langer separatisme als een criminele daad beschouwen en het zelfbeschikkingsrecht van het Molukse volk erkennen, vanuit het inzicht dat de vrijheid van het Molukse volk niet alleen het beste is voor het Molukse volk zelf, maar voor heel Indonesië. En dan verder, stap voor stap in de goede richting, net zo lang tot Molukkers in vrijheid, ongestraft in eigen land hun nationale vlag kunnen hijsen. Het RMS-ideaal kan op twee manieren verwezenlijkt worden, door een harde confrontatie of langs de weg van de geleidelijkheid. Het is de keuze van de RMS om te bepalen welke strategie op een bepaald moment het beste is. Welke strategie dat op dit moment is voor de Gerakan Maluku, dat is wel duidelijk, dat hoeven we niet meer uit te leggen. Hieronder de vertalingen van twee krantenberichten op grond waarvan dit artikel geschreven is: 1.) Ex-Bevelhebber Laskar Jihad klaagt Gerecht Ambon aan bij Juridische Commissie. 2.) Moslimadvocaten vinden dat Anti-Terreur Wet tegen Moslims gericht is. --------- Selamat Berdjuang --------- 1. Ex-Bevelhebber Laskar Jihad klaagt Gerecht Ambon aan bij Juridische Commissie. --------- Media Indonesia Online, 20-2-2006 --------- Jakarta: De vroegere Bevelhebber van de Laskar Jihad, Ustadz Jafar Umar Thalib, zal op maandagmiddag een aanklacht indienen bij de Juridische Commissie in Wisma ITC, Jakarta, in verband met het gedrag van het Gerecht in Ambon, dat hij als discriminerend beschouwt. De coördinator van het Team ter Verdediging van Moslims, Mahendradatta, de advocaat van Ustadz Jafar, heeft bevestigd dat dit plan bestaat. "We zijn van plan om 10.00 uur West Indonesische Tijd naar de Juridische Commisie te gaan", zei hij. Volgens Mahendradatta wordt met de stap om het Gerecht van Ambon aan te klagen bij de Juridische Commissie, gevolg gegeven aan een rapport van moslims in Ambon aan Ustadz Jafar. Jafar was voorheen samen met de Laskar Jihad in Ambon, toen deze hoofdstad van Maluku in een conflictsituatie verkeerde. "Verschillende klachten en aanklachten moeten in behandeling worden genomen, en één daarvan is de gang naar de Juridische Commissie, want als dat niet gebeurt maken wij ons zorgen over de mogelijkheid van het ontstaan van een nieuw conflict", zei hij. Volgens Mahendradatta houden de klachten van moslim gemeenschap in Ambon over het Gerecht enkel en alleen maar verband met vonnis van 17 jaar gevangenis tegen één van de daders van de aanslag op Villa Karaoke, die lid is van een moslimgroepering. Deze aanslag, zo zei Mehandrahatta, is een wraakactie die is gevolgd op de moord op een Ambonese moslim, Ismail Pelu, toen hij zijn familie, die net thuiskwam van een hadji-eredienst, verwelkomde. Wat moslims het gevoel van discriminatie geeft is volgens Mahendradatta dat de dader van de schietpartij tegen Ismail een vonnis gekregen heeft van slechts vier jaar, en dat op grond van de Noodwet op Wapenbezit, terwijl op de aanslagpleger op Villa Karaoke de Anti-Terrorisme Wet van toepassing is gebracht, waarop dan alleen maar een vonnis van 17 jaar gegeven wordt, bij een eis van levenslang. "Dit leidt tot een gevoel van discriminatie. De moslims eisen geen vrijspraak voor de dader, maar ze vragen zich ongerust af, waarom moslims worden beschuldigd van het schenden van de Anti-Terrorisme Wet, en anderen niet", zei hij. Deze zaak, zo zei hij, versterkt het vermoeden van de moslimgemeenschap dat de Anti-Terrorisme Wet is ontworpen om op de islamitische gemeenschap toegepast te worden. "Als men dit maar laat gebeuren, dat kan dat gevaarlijk zijn, dan kan er weerstand ontstaan bij moslimgroepen, omdat ze zich in een hoek gedrukt voelen", zei hij. Ustadz Jafar begrijpt volgens Mahendradatta heel goed dat conflicten zoals het Conflict van Ambon de potentie bezitten om woede op te wekken, en ook als dit gevoel niet aan de oppervlakte komt, dan is het toch heel gevaarlijk dat dit door bepaalde groepen wordt uitgebuit. --------- 2. Moslimadvocaten vinden dat Anti-Terrorisme Wet tegen Moslims gericht is. --------- GATRA, 20-2-2006 --------- Jakarta: De voorzitter van het Advocaten Team voor Moslims, Mahendradatta, gelooft dat de toepassing van de Anti-Terrorisme Wet in Tanah Air (Indonesia, SGM) allen maar gericht is tegen de moslimgemeenschap. "De honderden zaken die het Advocatenteam tot nu toe in behandeling heeft gehad, zijn allemaal gebaseerd op de Anti Terrorisme Wet", zei hij tegen ANTARA, na afloop van een ontmoeting met de voorzitter van de Juridische Commissie, Busyro Muqoddas. Hij was vandaag, maandag 20-2, in Jakarta in gezelschap van de voormalige Bevelhebber van de Laskar Jihad, Ustadz Jafar Umar Thalib,. Volgens hem is de meest recente zaak van toepassing van de Anti-Terrorisme Wet een zaak, waarin de moslims worden gediscrimineerd. Het bewijs daarvoor is het vonnis van de Rechtbank in Ambon, die twee moslims heeft gevonnist op grond van de Anti-Terrorisme Wet, terwijl niet-moslims alleen maar worden gevonnist op grond van het Wetboek van Strafrecht en op Civiele Noodwetten. De twee hebben samen een aanslag gepleegd in de zaak van de moordaanslag in Villa Karaoke, op 14-2-2005. "Dus zijn er aanwijzingen, dat als het moslims zijn die de gewelddadigheden plegen, dat dan onmiddellijk de Anti-Terrorisme Wet op hen wordt toegepast", zei hij. Hij zei ook dat als de regering blijft doorgaan met het discrimineren van moslims in strafzaken, dat dit gevaarlijk is voor de regering zelf, omdat dan het publiek dan helemaal niet meer gehoorzaam zal zijn aan welke wet dan ook. "Indonesië is in meerderheid moslim; zonder ondersteuning van de moslims zal er dan geen enkele wet meer functioneren, inclusief de Anti-Terrorisme Wet", benadrukte hij.

22.2.06

Ondergrondse RMS-Regering laat haar Gezicht zien.

Groningen, 12-2-20 06 --------- De RMS-Ambassadeur blijkt de woordvoeder te zijn van althans een deel van de RMS, die zich hergegroepeerd heeft na ontbinding van het Presidium Sementara RMS, in de beginperiode van de kerusuhan, en die toen een eigen leidersteam heeft gevormd, die ze als de wettige Ondergrondse RMS-regering beschouwt. Het is goed dat deze regering nu komt met een eigen visie op de kerusuhan en op het FKM. Voor menigeen is daardoor het verschil tussen tussen RMS en FKM een stuk duidelijker geworden. De spanning tussen RMS en FKM is opgebouwd rond het vlaghijsen. RMS-ers van de ondergrondse hijsen de vlag niet, omdat het te gevaarlijk is, en FKM-ers doen het wel, omdat je als ondergrondse politieke organisatie de nodige aandacht van de internationale wereld moet ontberen. Verder kunnen we het niet op alle punten met de geschiedschrijving eens zijn, maar de hoofdconclusie, die ook uit het chronologisch overzicht getrokken wordt, namelijk dat de RMS niet of nauwelijks betrokken is geweest bij de kerusuhan, die overtuigt ons wel. We memoreren hier enkele punten uit de beschrijving van de gebeurtenissen, die ons standpunt ondersteunen: 1. Wie de provocateurs precies zijn komt uiteraard niet uit de verf, maar christenen wijzen wel met de beschuldigende vinger naar de MUI (Raad van Ulama’s)(4-8-1999), en als Minister Hendropryono suggereert dat de RMS achter de kerusuhan zit, wordt dat door zijn Molukse gesprekspartners tegengesproken(9-3-1999). Ook wordt de MUI-Voorzitter Ustad Polpoke door Gen. Tamaela op het matje geroepen voor zijn uitlatingen over de betrokkenheid van de RMS (15-2-2000). Ook willen Jopie Papilaya (volksvertegenwoordiger) en Paula Renyaan (Vice-Gouverneur) niet dat de RMS en de VN zich met het verzoeningsproces bemoeien (15-10-1999). 2. Verder is het opvallend dat er voortdurend troepen worden aangevoerd, maar dat een groot deel van de doden het gevolg is van militaire ingrijpen(15-2-1999). Er wordt dan gesproken van ‘schieten buiten de procedure’ (22-5-1999). Ook is er sprake van sluipschutters(3-10-1999), en vechtende burgers in militaire kleding (9-8-1999). Geen wonder dat er het beeld ontstaat van: hoe meer militairen, hoe erger de kerusuhan. Gen. Wiranto had dat al vanaf het allereerste begin in de hand gewerkt met zijn schietinstructie: ‘vechtenden ter plekke neerschieten’ (22-1-1999). Het is zo simpel: je stookt mensen op om te vechten en schiet ze dan dood, omdat ze vechten; voor een militair is het zo altijd kassa. 3. De roep onder de islamieten om de komst van de Laskar Jihad is vooral geïnspireerd door twee gebeurtenissen, (1) de Subuh Tragedie in Ahuru, waarbij tijdens gevechten door de politie vier moslims zijn doodgeschoten (7-3-1999), en (2) de zogenaamde massamoord in de moskee van Togolula, bij Tobelo-Halmahera; volgens moslimbronnen zouden daar duizenden moslims zijn omgekomen(26-12-1999). Deze gebeurtenis was de directe opmaat van de mobilisatie van de Laskar Jihad. Maar waarom hebben mensenrechtenspecialisten dan niet de gelegenheid gekregen om het massagraf van Togolula te onderzoeken? (27-2-2000). Hier klopt echt iets niet! Er zijn in de beschrijving van de latere gebeurtenissen in de Jihad-periode (april 2000-sept. 2002), en de periode daarna, wel punten waar we het niet mee eens zijn, met name: 1. Het is in elk geval niet zo dat vanwege het FKM Indonesië de RMS als schuldige aanwijst voor de kerusuhan, want dat deed Indonesië al vanaf het begin van de kerusuhan. Het FKM is niet de provocateur van de kerusuhan, maar is juist voortgekomen uit de kerusuhan. 2. Het klopt niet dat Pemmy Souissa en Emang Nikijuluw tijdens Malino II het FKM vertegenwoordigde. Ze waren al lang uit het FKM getreden en vertegenwoordigden de grassroots; het FKM was helemaal niet vertegenwoordigd in Malino. 3. De FKMCPR is in 2005 NIET opgeheven, maar werkt als rechtenorganisatie zij aan zij met de politieke organisatie DPPP/FKM. Het is ook zo dat wij(Gerakan Maluku) in de hele beoordeling van de situatie dichter bij het FKM staan dan bij de ondergrondse RMS, hoezeer wij deze laatste ook respecteren en waarderen. In dit verband wijzen wij ook het verwijt aan de RMS-Regering i.B. af, dat ze in november 2005 wel John Rea (een andere RMS-leider) en Semmy Waileruny(FKM) hebben bezocht, en niet de Regering van de Ondergrondse RMS, die door de RMS-Ambassadeur wordt vertegenwoordigd. Wij achten deze handelwijze van de RMS-Regering i.B. verstandig, en wel om twee redenen: 1. Natuurlijk werden bij het bezoek van de ministers hun gangen nauwlettend door Indonesische Geheime Dienst in de gaten gehouden. Bij een bezoek aan de ondergrondse regering zou de INTEL die misschien op het spoor komen. Dat risico kan niemand van buiten nemen. Wij zien het als de taak van de RMS-Ambassadeur om de contacten met de RMS-Regering i.B. te onderhouden. 2. De RMS-Regering i.B. werkt bovengronds. Daarom heeft ze meer aan strijders en leiders in de gevangenis, want dat zijn publieke personen. Niet voor niets is in de jaren 70, 80 en 90 de RMS-strijd in Nederland bijna doodgebloed. Dat komt juist omdat het werken met ondergrondse mensen publiciteit naar buiten vrijwel onmogelijk maakt. Maar nogmaals: het is goed dat de Ondergrondse RMS-Regering via haar Ambassadeur nu meer haar gezicht laat zien. Daar hebben we in Nederland meer aan dan vanuit de ondergrondse regelmatig anonieme beschuldigingen om de oren geslingerd te krijgen. Zo is het beter. Toch nog een punt van kritiek: waarom komt de RMS-Ambassadeur niet opdagen op de Leidersconferentie op 4-2-2005, terwijl hij daarvoor wel is uitgenodigd? Het bestaansrecht van zijn functie als Ambassasdeur ligt immers voornamelijk in een goede werkverhouding met de RMS-Regering i.B. De RMS-Ambassadeur kan een voorbeeld nemen aan de RMS-Transitieregering, wier afgevaardigde in Nederland wel acte de présance heeft gegeven in Amersfoort. Zo moet het: met elkaar om de tafel gaan zitten, en niet elkaar links laten liggen. ------------- Selamat Berdjuang

Ondergrondse RMS-Regering laat haar Gezicht zien (II).

Groningen, 20-2-2006 ----------- RMS-Ambassadeur jth, ------- Puntsgewijs geven we ene reactie op Uw commentaar: 1. Malino I (dec. 2001) ging over Poso en had niets met Maluku te maken. Pemmy Souissa en Emang Nikijuluw zouden daar niets te zoeken hebben gehad, en zij zullen daar ook zeker niet geweest zijn. Dat zijn dingen die U als Ambassadeur toch moet weten. 2. Wat de FKMCPR betreft staat er in Uw artikel dat die door Umar Santi in de DPPP/FKM is veranderd. Dat beschouwen wij ook als een soort opheffing, maar zoals u weet bestaat de FKMCPR nog en is actiever dan ooit tevoren. Er is een taakverdeling: de FKMCPR behandelt politieke rechten en mensenrechten, en de DPPP/FKM is politiek actief. Daarmee is Umar Santi weer officieel de politiek in gegaan, en gelukkig maar, in de politiek hoort hij volgens ons thuis. 3. Oké, er staat nergens dat de RMS-Regering in Ballingschap de Ondergrondse RMS-Regering had moeten bezoeken, maar wel dat wordt geëist dat ze eerst met de Ondergrondse RMS-Regering in overleg had moeten treden. Hoe had dat dan anders gemoeten dan via U? Dat dit niet gebeurd is kan ook aan U liggen. De contacten met de RMS-Regering i.B. zijn nog niet goed. Wij betwijfelen of U daar wel behoefte aan heeft, want U hamert er maar steeds op dat de RMS-Regering i.B. niet erkend wordt door Tanah Air. De Ondergrondse RMS-Regering en haar ambassadeur stralen geen bereidheid uit tot samenwerking, en dat is onzes inziens verwijtbaar. Gepraat over het moeten erkennen van de Ondergrondse RMS-Regering als HET LEGITIEME RMS-LEIDERSCHAP is zinloos. Het verstoort de broodnodige samenwerking. Alle Molukse groepen moeten elkaar erkennen en onderling samenwerken, zo niet, dan zal de RMS-strijd doodlopen. Wij hebben niet de indruk dat het de RMS-Regering i.B. is die niet met de Ondergrondse RMS-Regering wil samenwerken, maar omgekeerd. Het is de Ondergrondse RMS-Regering, die het de RMS-strijd moeilijk maakt door mede-RMS-ers buiten te sluiten. Als het gaat om verouderde ideeën en vastgeroeste gedragspatronen, dan zien we dat niet zozeer in Nederland, maar de Ondergrondse RMS-Regering blijft in gebreke. De Ondergrondse RMS-Regering moet beseffen dat haar ondergrondse karakter tot gevolg heeft dat er GEEN ENKEL BEWIJS is DAT ZE DOOR HET MOLUKSE VOLK als geheel of in grote meerderheid GESTEUND WORDT, en dat daarom haar legitimiteit een zeer wankele basis heeft. Dat de Ondergrondse RMS-Regering zichzelf opblaast met historisch gebaseerde leiderspretenties en met het uitgeven van mandaten, zonder met andere RMS-groepen te willen samenwerken, brengt de strijd alleen maar schade toe. Daar zou U als Ambassadeur wat aan moeten doen. 4. Zo, zijn Simon Saija en John Rea verraders? Zo schieten we wel op, hè? Met zo’n houding hoeft de koloniale vijand niet bang te zijn; Jakarta en Den Haag lachen natuurlijk in hun vuistje: de RMS, die brengt op deze wijze zichzelf wel om zeep. Het is Uw taak als ambassadeur om dat aan Uw regering uit te leggen, hoe dat hier in Nederland werkt. U geeft niet de indruk dat U dat doet. U GEEFT VOORAL BEVELEN DOOR VAN MENSEN DIE ZO DIEP ONDER DE GROND ZITTEN, DAT ZE GEEN FLAUW IDEE HEBBEN HOE DE WERELD BOVENGRONDS IN ELKAAR STEEKT. U kunt daar wat aan doen. U kunt Uw mandaatgevers uitleggen op wat voor manier wij hier in Nederland hen kunnen helpen, en hoe niet. Als U als Ambassadeur faalt, dan is dit niet omdat Uw opleiding niet al te hoog is, maar omdat U bovenstaande niet doet. U maakt op deze manier Uzelf als ambassadeur niet waar. 5. U hebt geen uitnodiging gehad voor de Leidersconferentie in Amersfoort op 4-2-2006? Maar wij hebben toch echt Uw naam wel horen noemen. Dan moet er iets in de communicatie misgegaan zijn. We herinneren ons dat U er op 4 mei(?) 2002 in Moordrecht, bij de instelling van het Coördinatie Team (dat overigens nooit gefunctioneerd heeft) wel bij was. Het zou passend geweest zijn als U er in Amersfoort ook geweest zou zijn. Misschien kunt U Uw goede wil tonen door alsnog contact op te nemen met de RMS-Regering i.B. Vraagt U zich maar af waarmee U de Ondergrondse RMS-Regering beter van dienst bent, als U wel contacten onderhoud met de RMS-Regering i.B. of als U dat nalaat. -------- Selamat Berdjuang,

Ongen gevonnist met Levenslang, Onrust na de Zitting

(Ongen sentenced for Life, Unrest after the Court Session) ------- Radio Vox Populi, 20-2-2006 ------- Reporter: Azis Tunny -------- Ambon: De rechtszitting in de zaak van het terrorisme in het Gerecht van Ambon op maandag 20-2-2006, waarbij Idi Amin Tabrani Pattimura veroordeeld werd tot levenslange gevangenisstraf, is onrustig geëindigd. Meer dan een tiental bezoekers van de rechtszitting, die ontevreden waren met het door de rechter gevelde vonnis, riepen luid hun kritiek uit aan het adres van de rechter en de Officier van Justitie. Nadat ze het vonnis gehoord had, bracht Nj. Ayu Pattimura, de vrouw van Ongen, al schreeuwend haar protest naar voren. Ayu, die op de voorste rij stoelen in de gehoorzaal zat, probeerde langs een afrastering te lopen naar de rechter toe, die niet ver van haar af zat. De politie verhinderde dat en verschillende bezoekers werden hysterisch. Maar omdat ze gehinderd werd pakte Ayu woedend een politieagent bij de schouder en vroeg hem om door te mogen. De onrust in de zittingszaal duurde meer dan 20 minuten, totdat de politie en de mobiele brigade, die tijdens de zitting de wacht hadden, de mensen verzochten om onmiddellijk uit de zaal te vertrekken.. De rechter en de Officier van Justitie gingen onder strenge bewaking van de politie en de mobiele brigade weg uit de Chandra Gehoorzaal van het Gerechtsgebouw in Ambon, die voor hoorzittingen gebruikt wordt. "Het is beter dat jullie hem(Ongen) de doodstraf geven. Schiet hem maar dood; wij staan als familie klaar om zijn lichaam in ontvangst te nemen. Rechter en officier, jullie zijn al omgekocht om onze zoon een terrorist te noemen", krijste Aima Pattimura, de tante van Ongen in de zittingszaal. En ook al waren ze al naar buiten de zaal gedreven, de bezoekers bleven hun protesten uitschreeuwen. "Wij zijn geen terroristen, waarom worden de opstandige RMS-ers (Republiek der Zuid-Molukken), die onafhankelijkheid willen zijn van Indonesië, niet even zwaar gestraft als onze broeders", schreeuwde een nicht van Ongen, Yanti Samalo. Enkelen onder hen brachten zelfs de beschuldiging naar voren dat er van bepaalde zijde druk op de Officier van Justitie en de rechter is uitgeoefend om tegen Ongen en zijn kameraden een aanklacht in te dienen op basis van de Terrorisme Wet. "Waar blijft het recht? Het vonnis tegen Ongen is politiek geladen, om in het gevlei te komen van mensen in bepaalde functies. Meneer de politiechef, vanwege het gedrag van één van Uw agenten, die Ismail Pelu heeft doodgeschoten, is het zover gekomen dat Villa Karaoke is aangevallen. Zij zijn geen terroristen, ze eisen alleen maar vergelding voor de dood van Ismail Pelu", zei Ayu Pattimura, Ongen’s vrouw, met de vinger wijzend op de borst van een politieagent. Waarnemers van Radio Vox Populi stelden vast dat ook toen ze het terrein van het gerechtsgebouw al af waren, de burgers tekeer bleven gaan. Op de Sultan Hairun Straat, raakte het motorverkeer enkele minuten verstopt. De politie moest eraan te pas komen om de weg weer vrij te maken door de burgers te sommeren om zich te verspreiden. Als gevolg van deze toestand ontstond er een massale oploop in de buurt van het gerechtsgebouw, vooral bij de viersprong van de AY Patty Straat en de Sultan Hairun Straat. De meeste mensen die voor onrust zorgden waren familie van Ongen en andere bezoekers van de rechtszitting. "Denk maar niet dat met de veroordeling van Ongen Ambon veilig is. Het rechtsapparaat heeft ons al onrechtvaardig behandeld", zei een jongere, die Yanti Samalo probeerde gerust te stellen. Hoewel het verkeer vastliep en de mensen getuige waren van hoe de familie zich gedroeg, breidde het protest zich niet uit. Tientallen gewapende politiemensen stonden duidelijk zichtbaar op wacht en enkele van hen vroegen aan de onrust veroorzakende familie, of ze dan niet in hoger beroep gingen, als ze zo ontevreden waren. Jongeren die niet bij de familie van Ongen hoorden, deden ook hun best om de hysterische vrouwen, die op straat aan het protesteren waren, tot bedaren te brengen. Ongen Pattimura stond terecht op beschuldiging van zijn rol als de brains achter de gewapende aanval, die aan twee mensen het leven gekost hebben en waarbij één burger gewond werd. De Officier van Justitie had voor deze misdaad al daarvoor de doodstraf geëist. Ongen is een inwoner van de Stad Ambon, en hij woont in Batumerah. Van oorsprong komt hij van het dorp Latu, District West Ceram. Bij zijn verkiezing tijdens de stadsverkiezingen in 2004, is deze vader van vier kinderen aangetreden als stadraadslid van Ambon voor de Partij voor Rechtvaardigheid en Welzijn (een fundamentalistische moslimpartij, SGM). De rechtbank onder voorzitterschap van H. Maenong heeft uitgesproken, dat het bewezen is dat Ongen schuldig is in de zaak van de aanslag op Villa Karaoke in het dorp Hative Besar, Onderdistrict Ambon Baai/Baguala, op 14-2005, waarbij twee mensen de dood hebben gevonden, namelijk Siti Ratnawaty en Yondry Patiruhu. In deze aanslagzaak heeft hij een rol gespeeld als planner en mobilisator, en heeft hij ook de wapens geleverd die bij de aanslag gebruikt zijn. In het eindoordeel van de rechtbank, dat is voorgelezen door Maenong, is vastgesteld dat Ongen in overtreding is geweest van Art. 14 en Art. 6 van de Wet nr. 15, 2003 inzake het Terrorisme, alsmede van Art. 55, lid 1.1 van het Wetboek van Strafrecht, en van Art. 9 van de Wet nr. 15, 2003. Hij wordt ervan beschuldigd een terroristische daad gepland en georganiseerd te hebben, en hard te zijn opgetreden met behulp van vuurwapens, hetgeen geleid heeft tot een toestand van terreur, en gevoelens van angst voor mensen die op massale wijze slachtoffers maken. "Vanwege de trauma’s die opgelopen zijn tijdens de kerusuhan, zijn de burgers van Hative Besar in de nacht van het voorval bij het horen van de schoten uit angst de bossen ingevlucht en ze zijn pas de volgende ochtend in hun dorp teruggekeerd. Daardoor is ook het verkeer over water, waarvan veel gebruik wordt gemaakt door de burgerij, een week lang verstoord geweest, voordat het weer beetje normaal ging lopen", zei Maenong. Zoals hij dat stelde is de planning van de aanslag begonnen toen Ongen en enkele van zijn kameraden klaar waren met een elfde dagherdenking van het overlijden van Ismail Pelu, een naaste verwante Ongen Pattimura, die was doodgeschoten door een politieman. Na afloop van de religieuze herdenkingsplechtigheid vertelde Ongen dat Ismail niet omgekomen was bij een verkeersongeluk, zoals de autopsie in het Politie Ziekenhuis van Ambon zou hebben uitgewezen, maar dat hij bij Waitatiri, Onderdistrict Salahtu, District Midden Maluku, was doodgeschoten door een politieagent, genaamd Otis Labaya. "HET DORP HATVI BESAR IS HET DOELWIT GEWORDEN OMDAT HET EEN CHRISTELIJKE WOONGEMEENSCHAP IS. En Villa Karaoke is een publieke gelegenheid waar iedereen kan komen om zich te vermaken", verduidelijkte Maenong. Na afloop van de bovengenoemde bijeenkomst heeft hij zijn kameraden aangespoord om de wapenvoorraad bekijken, die hij in zijn huis verzameld had ten tijde van deze bijeenkomst. Het ging om de volgende wapens: één stuks M-16 geweer, twee stuks SKS-geweren, één stuks MK-3 geweer, twee stuks M-16 geweer(mini formaat), en verder zelfgemaakte bommen en honderden stuks ammunitie. "Deze wapens, munitie en explosief materiaal werden bewaard in een huis voor vluchtelingen in de wijk Batumerah, waarvan de boven opgesomde wapen al bewaard zijn sinds de (kleine, SGM) kerusuhan van 25-4-2004", zei de rechter. Na het horen van het rechterlijke vonnis en de afsluitende hamerslag van de rechter, begonnen de bezoekers plotseling de kreet "God is groot" te roepen. Zij begonnen de rechter te onderbreken door te zeggen dat deze rechtbank niet rechtvaardig is. Het werd onrustig. Het was te zien dat enkele toen aanwezige vrouwen om Ongen huilden. Mr. Ridwan Hasan, de raadsman van Ongen Pattimura zei dat Anti-Terrorisme Wet nog niet op behoorlijke wijze wordt toegepast in Maluku. Dat komt omdat dit gebied het toneel geweest is van massale onlusten. "Moord en doodslag, verbranding van gebedshuizen, zelfs het verwoesten van hele dorpen worden in die periode niet beschouwd als feiten waarop een gerechtelijk oordeel van toepassing is. Volgens ons gaat het hier om buitengewone omstandigheden", zei Ridwan na afloop van de zitting tegen Radio Vox Populi. Hij zei dat het oordeel dat is uitgesproken over zijn cliënt niet rechtvaardig is, omdat de Anti-Terrorisme Wet zo met terugwerkende kracht wordt toegepast. "Wij zijn van oordeel dat er aan onze cliënt geen recht is gedaan; daarom gaan wij in hoger beroep. Onze cliënt is een goede jongen, en dat zal altijd zo blijven. Hij pleegde zijn strafdaad enkel en alleen om de eer van zijn familie te beschermen", beklemtoonde hij. Volgens hem is de zaak Villa Karaoke niet zuiver meer, omdat daarin politieke belangen zwaar wegen. "De rechter baseert zich al niet eens meer op de wet", verklaarde hij. Bovendien is op dezelfde dag tegen Muthalib Patty ook een vonnis geveld van 15 jaar gevangenis, terwijl de Officier van Justitie levenslang geëist had. Muthalib, geen neef van Ongen, is berecht vanwege het feit dat hij een van de daders was van de aanslag op Villa Karaoke. Ondertussen heeft zich onder de bevolking van Ambon het gerucht verspreid dat er ergens op de Generaal Sudirman Straat in de wijk Batumerah er een blokkade heeft plaatsgevonden, en dat de auto’s die daar langs rijden met stenen worden bekogeld. Als gevolg daarvan bekijken burgers uit omliggende wijken, zoals Karangpanjang en Mardika, in groten getale van afstand of de weg daadwerkelijk is afgesloten. Er zijn op verschillende tijdstippen al massaconcentraties geweest en de politie is er heen gestuurd om de situatie onder controle te brengen. ------------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; ONGEN DIHUKUM SEUMUR HIDUP, SIDANG BERAKHIR RICUH

21.2.06

Waarschuwing virus

Iemand zendt een heel leuke screensaver van The Budweiser Frogs. Als je het downloadt, ben je alles kwijt! Je harde schijf zal crashen en iemand anders op het Internet neemt jouw naam en password over. JE MAG HET ONDER GEEN ENKEL BEDING DOWNLOADEN!!!!!>>>>Het is nog maar pas in circulatie, vanaf dinsdag. Het is een nieuw en heel gemeen virus waarvan weinig mensen op de hoogte zijn. Deze gegevens werden dinsdagmorgen door Microsoft vrijgegeven. Nogmaals, stuur het aan iedereen in jouw adresboek door zodat dit kan gestopt worden!!! AOL zegt dat het een heel gevaarlijk virus is waartegen momenteel geen remedie is. Aangekondigd door CNN: Het ergste virus ooit gekend. Een nieuw virus werd pas ontdekt en volgens Microsoft normen is dit virushet meest vernielend ooit!!!!!!!!! Dit virus werd gisteren namiddag ontdekt door McAfee en er werd nog geen bescherming ontwikkeld. Het virus vernietigt gewoon Sector Zero van de harde schijf, waar alle vitale informatie van de computer gestockeerd is. Het virus werkt als volgt: Het verzendt zich automatisch naar alle adressen van uw address book onder de naam "A Virtual Card for You". Zodra de zogezegde virtuele kaart geopend wordt, blokkeert de computer en moet de gebruiker heropstarten. Op het ogenblik dat de toetsen "ctrl+alt+del of de reset toets gebruikt worden, vernietigt het virus Sector Zero, wat een definitieve vernietiging van de harde schijf betekent.>>>> Volgens CNN heeft het virus gisteren in een paar uur tijd paniek gezaaid in New York. Open dus geen e-mail met als onderwerp "A Virtual Card for You". Zodra u zo 'n mailontvangt, moet u deze onmiddellijk deleten. Bovendien heeft Intel het bestaan van een andere zeer vernielende virus aangekondigd. Indien u een e-mail ontvangt met als onderwerp "An Internet Flower for You", moet u deze onmiddellijk deleten, zonder te open. Het virus vernielt alle "dynamic link libraries" files (.DLL). Uw pc zal onmogelijk kunnen heropstarten!>>>> Stuur dit bericht naar al uw kennissen. Beter 25 maal ontvangen dan helemaal niet.

16.2.06

Terrorismeproces Ambon, Februari 2006

Contents: 1. Terrorism Proces Ambon, February 2006(Secr. Gerakan Maluku) and: With Death Penalty ahead the Accused claims to be tortured (RadioVoxPopuli; Translation SGM) ------- 2. Convict in Terrorism Case asking for Justice (RadioVoxPopuli, Transl. SGM) ------- 3. Attacker om Police WatcP-post at Loki receiving Death Penalty(RadioVoxPopuli, Transl. SGM) ------ 4. Terrorism Process Ambon, February 2006 (Postscript SGM) ------ Groningen, 13-2-2006 ------ De processen in Ambon tegen de van terroristische acties verdachte Mujahidin en TNI/POLRI-leden zijn in volle gangen en er is veel aandacht voor. Er is een goede verslaggeving en wij geven de vertalingen van de drie volgende artikelen van Radio Vox Populi: ------- 1. Met Doodstraf voor Ogen zegt Beklaagde in Zaak Terrorisme te zijn gemarteld. --- 2. Veroordeelde in Zaak Terrorisme vraagt om Recht. --- 3. Aanslagpleger op BRIMOB-Wachtpost ter Dood veroordeeld. ------ We doen dat één voor één, onder elkaar, anders wordt het een beetje te veel in een keer.. ------- Er valt een bepaalde trend in de ontwikkeling af te leiden. Waren vroeger van moslimzijde de christenen en de RMS de schuld van alle kerusuhan-ellende, nu is het de politie. Bij het Lokki-incident was dat al enigszins duidelijk. Hoe gaat het rechtsapparaat van de NKRI daarmee om? Dat zal de toekomst al leren. In elk geval is er al een zekere mate van openheid. ----- Selamat Berdjuang

1. Met Doodstraf voor Ogen zegt Beklaagde in Zaak Terrorisme te zijn gemarteld.

Radio Vox Populi, 8-2-2006 -------- Reporter: Azis Tunny -------- Ambon: Een aantal beklaagden inzake terrorisme, die midden in de behandeling van hun rechtszaak op de Rechtbank van Ambon zitten, hangt de doodstraf en levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Dit is de eis van de Officier van Justitie. Alleen al tot op dit moment is er tegen vijf mensen de doodstraf geëist, en tegen drie andere levenslange gevangenisstraf. Degenen tegen wie de doodstraf is geëist zijn Asep Jaja, Idi Amin Tabrani Pattimura, Fatur Datu Armen, Ismail Fahmi Yamsehu en Syamsul Bakhri Sangadji. En de beklaagden tegen wie levenslange gevangenisstraf is geëist zijn respectievelijk Muthalib Patty, Nachrum Wailisahalong en Ridwan Lesteluhu. De lijst met beklaagden van het plegen van terrorisme, tegen wie de doodstraf of levenslang zal zeker langer worden, omdat enkele beklaagden van het plegen van terrorisme in het rechtsproces nog niet in de fase van het uitspreken van de eis zijn beland. We noemen slechts de namen Abdullah Ummamity en Syarif Tarabubun. Abdullah Ummamity, een Molukse jongere van het Eiland Buru is een broer van Mira Augustina, de vrouw van Omar al-Faruq, die uit een Amerikaanse gevangenis in Afghanistan is ontsnapt. Deze twee vrouwen(?) zijn dochters van Haris Fadillah, alias Abu Dzar, een lid van de Darul Islam, dat oorspronkelijk afkomstig was uit Riouw. Ten tijde van het Molukse Conflict is deze Abu Dzar naar Maluku gekomen om aan de oorlog deel te nemen. Bij tijd en wijle voerde hij toen in Ambon de Mujahidin-strijders aan. De schoonvader van Al-Faruq en (de vader van) Ummamity kwam om tijdens de ongeregeldheden in het dorp Siri-Sori, op het eiland Saparu, in oktober 2000. Abdullah onthulde dat hij wat terroristische acties betreft aan een vijftal heeft deelgenomen, waaronder de aanval op de BRIMOB-post bij Lokki, District West Ceram, de gewapende aanval op het dorp Wamkana op het eiland Buru, en de granaataanslag op een passagiersbusje in Batu Merah, Ambon. Syarif Tarabubun is een agent de Geheime Dienst van het Politieressort Ambon/Lease. Hij was al ontslagen omdat hij een van de daders was van de gewapende aanval op Villa Karaoke in Hative Besar, Onderdistrict Ambon Baai/Baguala, op 15-2-2005, waarbij twee burgers de dood vonden. Nadat hij ongeveer negen maanden voortvluchtig was, is Tarabubun opgepakt door het Detachement 88 Anti-Terreur van de Politie van het Gewest Maluku in het dorp Haya, Onderdistrict Tehoru, District Midden Maluku. Het is niet voor het eerst dat hij met de rechter in aanraking komt. Daarvoor, op 25-2-2003 jongsleden was deze man beklaagde in de moordzaak Tengku Fauzi Hasbi, alias Abu Jihad, samen met twee van de vrienden van Abu Jihad: Edy Saputra en Ahmad Saridu. In de bovengenoemde zaak is Tarabubun gearresteerd op 21-5 2003, samen met zes van zijn kameraden. Maar de rechter bevond hen onschuldig, als zijnde niet betrokken bij de dood van Abu Jihad en zijn vrienden. Tarabubun ontsprong juridisch de dans en bleef ononderbroken actief als politiefunctionaris, totdat hij betrokken raakte bij de aanval op Villa Karaoke. Ingaand op de beschuldigingen en eisen van de Officier van Justitie, mr. Ridwan Hasan, heeft een advocaat van de beklaagden in de terrorismezaak gezegd, dat deze eisen van de Officier van Justitie de sporen dragen beïnvloeding door de omstandigheden. Volgens hem zijn er verschillende zaken, die vergelijkbaar zijn met de zaak Villa Karaoke, de revue gepasseerd, die men niet onder de Terrorisme Wetgeving, maar onder het Wetboek van Strafrecht heeft laten vallen. "Het gaat hier om zuivere misdaad, omdat in de zaak Villa Karaoke er niet de wens bestond om een terreursituatie te creëren, maar het is een wraakoefening achteraf voor het doodschieten van een broer van één van de daders door de politie. Deze zaak is echt een zuiver criminele zaak, als we het bekijken vanuit een juridisch gezichtspunt, maar waarom wordt dan op de beklaagden de Terrorismewetgeving toegepast?", aldus Ridwan op 8-2-2006 tegenover Radio Vox Populi in het Gerechtsgebouw in Ambon. Deze verklaring van Ridwan werd tegengesproken door het Hoofd van Politie van het Ressort Ambon/Lease, de Adjunct Grootcommissaris van Politie Leonidas Braksan. Volgens hem valt de straf, die de Officier van Justitie tegen de beklaagden heeft geëist, logischerwijze onder de Terrorisme Wetgeving, omdat dit in overeenstemming is met het gedrag dat ze hebben vertoond. ""Wat door de Officier van Justitie tegen de terroristen geëist is, namelijk de doodstraf en levenslange gevangenisstraf, is volgens mij logisch; het is een les voor anderen om niet dezelfde dingen te doen", zei Leonidas. Ondertussen, al voordat de eis uitgesproken en ook nog in de wachtperiode voor het uitspreken van het vonnis, is naar buiten gekomen dat de beklaagden in de zaak van het Terrorisme ervaren hebben dat ze zijn mishandeld. Eén voor één hebben de daders verklaard te zijn geïntimideerd door politieagenten, toen ze werden gearresteerd en tijdens de verhoren. Uit onderzoek van Radio Vox Populi door middel van persgesprekken met de beklaagden is uit hun verklaringen gebleken, dat ze gedurende de hele periode van detentie en tijdens de verhoren aan de politie informatie voor het dossier verstrekt hebben, die onder de druk van mishandeling is verkregen. Said Thaha Assagaf, één van degenen die van terrorisme beschuldigd is, heeft op een zitting van een rechtbank onder voorzitterschap van rechter H. Maenong enige tijd geleden onthuld dat het politiedossier van hem onder dwang tot stand is gekomen omdat hij daarvoor mishandeld was, en dat hij daarbij soms zelf ontkleed werd. Thaha zei dat hij die afranselingen niet slechts op één plaats heeft gekregen, maar afwisselend op enkele verschillende plekken, om te beginnen op het Hoofdkantoor van Politie van het Ressort Ambon, tot aan het Hoofdkwartier van de Pioniers van de Mobiele Brigade in het gebouw van TELKOM in Talake, Ambon toe. "Ik ben niet alleen geslagen en geschopt, maar ze hebben ook de dode elastiekmethode gebruikt en me bewerkt met geweerkolven, zelfs in naakte staat", zei hij. Tijdens zijn verhoor had Ongen Pattimura, die de rol heeft gespeeld van planner van de aanval op Villa Karaoke, aan Thaha voorgesteld om maar de informatie aan de politie te verstrekken, die ze wilden hebben. Dat kon je volgens hem maar beter doen, en niet wat anders, om het brute optreden van de politie bij het opmaken van het dossier te voorkomen. "Het was beter te bekennen, dan voortdurend geslagen te worden", herinnerde Thaha zich dat Ongen voor de rechter gesproken had. Het brute gedrag dat tijdens de detentieperiode had plaatsgevonden werd door alle beklaagden in de zaak van het Terrorisme, zonder uitzondering, als hun persoonlijke ervaring onthuld. Abdullah Ummamity, die in de beide benen geschoten was bij zijn arrestatie op Buru, enkele maanden geleden, zei dat er tot nu toe nog een kogel in zijn knie zit: "Ik heb al om een operatie van mijn knie gevraagd, maar deze aanvraag is nooit behandeld". Een zelfde lot heeft Asep Jaja getroffen. Hij werd in de rechterhand geschoten bij de aanval op de BRIMOB-post bij Loki, Onderdistrict Piru, District Wset Ceram. De schotwonden begonnen al te ontsteken, omdat het gebroken bot niet werd behandeld. Volgens hem was het zelfs zo, dat gedurende de dententieperiode bij de politie tijdens de afranselingen de hand niet werd ontzien. "Broer, mijn hand is al krom gegroeid. Het is me al om het even of mijn hand nog behandeld wordt of niet", verklaarde Asep tegenover Radio Vox Populi van achter de tralies in de cel van het gerechtsgebouw in Ambon. De raadsman van Asep Jaja, Fileo Fistos Noija, zei dat vanwege het brute optreden tegen zijn cliënt, gezien vanuit het Strafrecht, in het bijzonder op grond van Artikel 35, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht, het strafproces van Asep op grond van deze informatie moet leiden tot vrijspraak. Bovendien moet op grond van Artikel 56 elke aangeklaagde begeleid worden door een advocaat. De aanwezigheid van de advocaat is alleen al nodig om de ontwikkelingen te kunnen volgen. "Het mag niet zo zijn dat dit straks weer voorkomt dat de aangeklaagden onderworpen worden aan mishandelingen of martelingen, of dat er door de onderzoekers vervalsingen in het dossier worden aangebracht. Maar dat gebeurt wel, omdat de verhoren over het algemeen 's nachts worden afgenomen", zo verduidelijkte hij. Hij zei dat het voor de beklaagden om materiële redenen niet mogelijk is om er een advocaat op na te houden, en de betrokken opsporingsambtenaar moet eigenlijk voor een advocaat zorgen. Volgens hem is de zwakheid van Indonesië, dat het recht slechts versiering is, maar dat het recht nooit zijn loop heeft. "Noem alleen maar het feit dat politieonderzoekers nooit en te nimmer mishandelingen en martelingen mogen uitvoeren", verklaarde hij. Wat betreft het feit dat verhoren in de nachtelijke uren worden afgenomen, maakte Fistos duidelijk dat daartegenover het politieonderzoek moet in werktijd worden uitgevoerd en niet op een moment dat de beklaagde al ligt te slapen, en midden in de nacht wakker gemaakt wordt voor een verhoor. " Op het moment van een verhoor moet een beklaagde in niets gehinderd worden als aan hem om informatie wordt gevraagd, met name mag hij geen honger hebben", benadrukte hij. Volgens Fileo is hij van plan om tegen de mishandelingen en martelingen, die de politieonderzoeker tegen hun cliënten begaan, een aanklacht in te dienen tegen de betrokken instanties. "Op grond van Art. 1365 van het Wetboek van Strafrecht zal ik tegen de betrokken instanties een aanklacht indienen, dat ze mijn cliënten mishandeld hebben. Want als ik dit alleen maar rapporteer, dan trekt men zich daar toch niks van aan", zei hij met klem. Maar door de politie is alles wat de beklaagden in de zaak van het terrorisme gezegd hebben over bruut optreden tijdens de detentie, bestreden. "Dat is alleen maar een truc van de beklaagden om aan de juridische vervolging te ontkomen", zei Leonidas. Volgens hem is wat door de verdachten tijdens de rechtszitting gezegd is een gebruikelijk verschijnsel in het onderzoeksproces, tot aan de berechting toe. Maar volgens hem is niet het belangrijkste hoe het Wetboek van Strafrecht toegepast moet worden, maar wat het meest benadrukt moet worden is de bewijsvoering. "Als zij niet bekennen, dan is dat geen probleem, als de bewijzen die wij in ons bezit hebben maar duidelijke taal spreken", verzekerde hij. ------------ Bron: www.radiovoxpopuli.com ; DIANCAM HUKUMAN MATI TERDAKWA KASUS TERORISME MENGAKU SEMPAT DISIKSA.

2.Veroordeelde in Zaak Terrorisme vraagt om Recht.

Radio Vox Populi, 9-2-2006 ------- Reporter: Azis Tunny ------- Ambon: Alhoewel de doodstraf tegen hen geëist is door de Officier van Justitie, vragen twee veroordeelden in de zaak van het terrorisme in Maluku, te weten Idi Amin Tabrani Pattimura, alias Ongen Pattimura, en Fathur Datu Armen, alias Syamsudin, om zo eerlijk mogelijke rechtsgang in hun zaak. Zoals gisteren al bericht is door Vox Populi, worden de beide beklaagden beschuldigd van de planning van de gewapende overval op Villa Karaoke, Ambon, op 14-2-2005. "Als de eis van de Officier van Justitie rechtvaardig is ben ik bereid om aan de galg te worden opgehangen. Ik ben bereid om te sterven. Maar onthoudt dit goed, de actie die wij hebben uitgevoerd komt voort uit de kerusuhan in Maluku, en het schietincident in Villa Karaoke is reactie op ons hartzeer, en het komt voort uit onze wraakgevoelens als gevolg daarvan, dat wij geen vertouwen meer hebben in de politie", beklemtoonde Fathur, die samen met Ongen vastgehouden zat op de Rechtbank in Ambon, in afwachting van de rechtszitting waarop zij beiden hun pleidooi zouden houden tegen de eis van de Officier van Justitie, op donderdag 9-2-2006. Fathur zei dat hij en zijn vrienden zich heel erg gediscrimineerd voelen in de rechtsgang, doordat zij berecht worden onder de Wet nr. 15, 2003 voor de Terrorismebestrijding. Hij zei dat als er op een rechtvaardige manier recht gesproken zou worden er veel mensen in Maluku onder de kwalificatie terrorist vallen. Hij geeft voorbeelden van verschillende gevallen van een onrechtvaardige rechtsgang tot nu toe, waarbij de daders niet vielen onder Wet Nr. 15, 2003, maar onder het Wetboek van Strafrecht, of zelfs helemaal zijn vrijgesproken. Hij deed een onthulling over een voorval in augustus 2005, van een arrestatie in Passo, Onderdistrict Ambon Baai / Baguala, van iemand die met twee organieke wapens in handen rondliep, en die drie weken lang gevangen was gehouden samen met de gedetineerden in de zaak van het terrorisme in dezelfde gevangenis, namelijk de gevangenis van Politie van het Ressort Ambon / Lease, maar die daarna werd vrijgelaten. Daarnaast ook de dader van de bomaanslag in de wijk Batugantung op 25-4-2005, en een geval van twee ambtenaren, die gearresteerd waren terwijl ze een standaardgeweer met lange loop van het merk Australia Otomatic RMS Cold, twintig stuks ammunitie van het kaliber 5,36, twee hakmessen en een bajonet bij zich droegen. Dat was in september 2005. Ze zijn berecht op grond van het Wetboek van Strafrecht. "Laat het niet zo zijn dat wij van bepaalde zijde als zondebok gebruikt worden en dat ze ons terroristen noemen", zei Fathur met klem. UIT WRAAK. Wat betreft hun actie waarbij in Villa Karaoke twee burgers omkwamen, daarover maakten zei duidelijk dat dit een uitvloeisel was van wraakgevoelens als gevolg de dood van een familielid van één hunner, Ismail Pelu, die doodgeschoten was door een politieagent, genaamd Otis Layaba, tijdens de begeleiding van een groep pelgrims naar zijn geboortedorp Latu, District West Ceram. Bij dit voorval, dat heeft plaats gevonden om ongeveer 5.00 uur Oost Indonesische Tijd in Waititiri, Onderdistrict Midden Molukken, op 8-2-2005, is Ismail beschoten terwijl hij twee tantes van hem, Zainab Wakano en Maryam Patty, die van een pelgrimsdienst naar huis toe keerden, begeleidde. Op dat moment reed Ismail op een motor achter een konvooi auto's met pelgrims aan. Het konvooi was al aangekomen bij de kade van het veer naar Waipirit. Voordat ze hun weg over zee wilden vervolgen wachtte de groep hadjis op Ismail, maar deze kwam niet opdagen. Na een zoektocht werd Ismail kennelijk gevonden in het Politieziekenhuis Bhayangkara van de POLRI in Tantui. Hij lag op sterven. Het autopsierapport van het ziekenhuis luidde dat bovengenoemde man overleden is als gevolg van een verkeersongeluk. Het lichaam van Ismail werd toen dezelfde dag nog naar de familie in Latu vervoerd. Bij het wassen van het lijk vóór de begrafenis werd er een kogel gevonden onder een schotwond in de linker oksel. De familie hield toen onmiddellijk op met het afleggen van het lichaam en meldde het voorval aan de militaire rayoncommandant en aan de medische post in Kairatu. Uit de autopsie van de medische post is gebleken dat de dood van Ismail niet veroorzaakt is door een verkeersongeluk, omdat er geen schaafwonden gevonden zijn, maar als gevolg van een schot. "Deze gebeurtenis geeft ons als familie het gevoel van bedrogen te zijn door het POLRI-ziekenhuis. Wij zijn kwaad omdat onze broeder is gedood tijdens het begeleiden van een groep pelgrims. De aanval op Villa Karaoke is enkel en alleen een gevolg van onze wraakgevoelens", bekende Ongen Pattimura. Tijdens zijn pleidooi ter rechtszitting bracht de advocaat van Fathur, mr. Hamdani Laturuan als zijn inschatting naar voren, dat deze onrechtvaardigheid een conflict heeft aangewakkerd, dat nog maar met moeite kan worden gedempt, en een oog om oog, tand om tandsituatie die tot splitsing leidt. Alle kwesties die tot een conflict leiden beginnen met gevoelens van onrecht, en dat geldt ook voor het schietincident in Villa Karaoke. In zijn pleidooi met een lengte van 58 pagina's verzekerde Laturua dat de eis van de Officier van Justitie moet worden gecorrigeerd, omdat er voorbij gegaan wordt aan de essentie van de zaak. Volgens Laturua heeft de Officier op emotionele en op uitgekiende wijze de zaak in de richting gestuurd van rechtsdiscriminatie en op een politiek geladen wijze de Wet Nr. 15, 2003 inzake Terrorismebestrijding toegepast op dat wat de beklaagden gedaan hebben. "De wortel van de kwestie waar het in deze zaak om gaat ligt vóór het schietincident in Villa Karaoke, die ligt bij het schietincident tegen een groep pelgrims bij Waititiri, die is uitgevoerd door een politiefunctionaris", bracht Laturua naar voren tijdens het voorlezen van zijn pleidooi voor de rechtbank, die werd voorgezeten door rechter Kharlison Hariantja. Hij zei dat de dood van Ismail Pelu blootlegt hoe laag het niveau van vertrouwen van de samenleving in het gerechtelijke apparaat nog is. Dit is veroorzaakt door het feit dat de politie na intensieve autopsie van het lichaam Ismail Pelu, tot de conclusie gekomen is dat Ismail Pelu het slachtoffer is geworden van een verkeersongeluk, en niet door een beschieting. "In de eis van de Officier van Justitie wordt aan de wortel van de kwestie voorbij gegaan, en dat is dat een deel van de feiten in de zaak de Officier ertoe brengt de beklaagde in een hoek te drukken, waar hij in het rechterlijke oordeel nu juist voor beschermd moet worden, wil de rechtskracht in deze zaak overeind blijven. Dat in een hoek drukken van de beklaagde door de Officier van Justitie betekent anderzijds een BOODSCHAP VOOR DE SAMENLEVING DAT TERRORISME INDERDAAD IN MALUKU VOORKOMT", zoals hij dat noemde. Voor de verklaring van de Officier van Justitie is er volgens Laturua helemaal geen aanleiding vanuit het gezichtspunt van het recht. "Want het schietincident in Villa Karaoke is voortgekomen uit een opeenhoping van teleurstellingen over de dood van Ismail Pelu", beklemtoonde hij. Na een uiteenzetting over het feitenmateriaal ter zitting, en over de criminele elementen waartegen de aanklacht gericht is, stelde Laturua het zo, dat de aanklacht van de Officier van Justitie vaag is en ingaat tegen het recht. "Wij vragen voor de beklaagde Syamsuddin, alias Fatur, vrijspraak op alle aanklachtpunten, en verwerping van alle eisen", zo was zijn verzoek. Evenzo als bij het pleidooi ten gunste van Fathur, las mr. Ridwan Hasan, de raadsman van Ongen Pattimura zijn pleidooi voor op een afzonderlijke zitting, en stelde daarbij dat het motief voor het schietincident in Villa Karaoke wraakgevoel is, en onbehagen van de beklaagde, dat Ismail Pelu doodgeschoten is door een agent van de POLRI. Het verlies aan vertrouwen is des te erger geworden op het moment dat er van de zijde van het politieziekenhuis Bhayangkara over de autopsieresultaten gelogen is tegen de familie, namelijk dat betrokkene overleden zou zijn als gevolg van een verkeersongeluk. "Daarom is het rechtmatig als de Politie van het Gewest Maluku en de Procureur-Generaal hier het Wetboek van Strafrecht toepast", zo stelde Ridwan dat. Hij voegde daaraan toe, dat het gebeurde in Villa Karaoke een indirect uitvloeisel is van de gebeurtenissen op 19-1-1999, toen in Maluku de SARA-onlusten begonnen. "Tot op dit moment is de regering niet in staat gebleken te onthullen wie degenen zijn die daarachter zitten", stelde hij. De zittingen in de zaak van deze twee beklaagden, die beschuldigd worden van terrorisme krijgt veel belangstelling van de samenleving in Ambon. Burgers die getuige willen zijn van het proces worden gefouilleerd bij de ingang van het Gerechtsgebouw in Ambon, en streng bewaakt door agenten van de Mobiele Brigade en de politie. Bij terugkeer naar hun cel moesten de twee instappen in militair voertuig(Taktis Baracuda), begeleid door een peloton BRIMOB in trucs van hun eenheid. ----- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; TERPIDANA KASUS TERORIS MINTA KEADILAN.

3.Aanslagpleger op Wachtpost BRIMOB krijgt de Doodstraf

RadioVoxPopuli; 14-2-2006 ------ Reporter: Azis Tunny -------- Ambon: Nadat de beklaagde twee terroristische acties heeft uitgevoerd in Maluku die aan negen mensen het leven hebben gekost, is tegen Asep Djaja alias Aji alias Dahlan alias Yahya uiteindelijk een juridisch vonnis uitgesproken van de doodstraf. Dat is gebeurd tijdens een rechtszitting op de Rechtbank in Ambon, op maandag 13-2-2006. Asep valt als beklaagde in zaken van terrorisme onder de Wet Nr. 15, 2003 over Terrorismebestrijding en op grond van het feit dat zijn daden gezien worden als een serie terroristische acties, heeft hij een rechterlijk vonnis gekregen dat gelijk is aan de eis van de Officier van Justitie, namelijk de doodstraf. De rechtbank onder voorzitterschap van mr. Kharlison Hariantja heeft daarbij gezegd, dat het bewezen is dat Asep schuldig is, want hij is betrokken bij twee zaken van terrorisme, respectievelijk de gewapende aanval in het dorp Wamkana, Onderdistrict Namrole, District Buru, op 5-5-2004, en bij de gewapende aanval op de BRIMOB wachtpost bij het dorp Loki, Onderdistrict Piru, District West Ceram, op 16-5-2005. In het vonnis dat werd voorgelezen door Kharlison is gesteld, dat Asep betrokken is geweest bij de uitvoering van de gewapende aanval op Wamkana, die de dood tot gevolg hebben van drie burgers, namelijk Avi Nurlatu, Arlon Latbual en Robert Lesnussa. Bij deze actie was de groep van Asep bewapend met twee SKS-geweren, twee M16-geweren en een geweer van het soort JUNGLE. Degenen die te velde deze actie hebben uitgevoerd zijn Asep, Abdullah Umamity, Ismail Fahmi Yamsehu (een politieagent die al is ontslagen), Nurdin en Bahtar. De rechter zei dat als gevolg van de aanval in Wamkana, behalve dat er drie doden door geweervuur zijn gevallen, ook een gevoel van angst is ontstaan onder de bevolking van Wamkena, zodat ze zelfs uit veiligheidsoverwegingen het dorp uit gevlucht zijn. Bij deze aanval heeft de groep van Asep gebruik gemaakt van een speedboot. Voor de actie hadden ze zich om 06.00 uur Oost Indonesische Tijd verzameld op de oever bij Wamkana, zijn ze daarna aan land gegaan en vuurden ze bij tijd en wijle op bewoners die het dorp in vluchtten. "Bij de aanvalsactie in Wamkana bleef Asep achter, om op de speedboot te passen terwijl zijn kameraden het land op gingen om schoten af te vuren. Na afloop van de aanval, op weg naar de boot zag Bahtar ook nog kans om een visser, die zich op zee bevond, dood te schieten", zei Kharlison. De betrokkenheid van Asep in de zaak van de aanval op het dorp Wamkena, zo vervolgde Kharlison, bestaat ook hier uit dat betrokkene een vergadering van een groep bij elkaar komende Mujahidin heeft geopend, die was belegd voor de planning van de aanval. Dit is wat door de getuige Nazarudin Mochtar is gezegd. Ondertussen zijn er bij de gewapende aanval op de BRIMOB-Post met een Eenheid met Speciale Opdracht(BKO) uit Oost Kalimantan in Loki op 16-5-2005, vijf BRIMOB-agenten en een burger gedood. Bij deze actie werd ook een verdachte doodgeschoten, namelijk Iklas. Asep werd bij die gelegenheid in de linkerhand geschoten toen hij probeerde Iklas te hulp te schieten. Bij dit incident zijn de omgekomen vijf leden van de Mobiele Brigade uit Oost Kalimantan respectievelijk Brigadier Roni Sukanto, Brigadier Hasan Nudin, Brigadier Teguh Budihaprianto en Bharada Aswan Manik. Bij de schotenwisseling is ook omgekomen Simon Petrus Sairpaly, een burger ter plaatse die in dienst van de BRIMOB wachtpost was als kok. Bij de aanval op de wachtpost in Loki waren er een achttal betrokkenen, namelijk Asep Djaja, Abu Harun, Iklas, Muklis, Abdullah Umamity, Abu Zar, Jodi en Andi. Deze acht waren bewapend met acht vuurwapens, om precies te zijn, met drie SKS-geweren, één M16-geweer, één MK3-geweer en drie jungle geweren. Van de acht aanvallers zijn alleen maar Asep Djaja en Abdullah Ummamity gepakt, en verder is Iklas gedood tijdens de schotenwisseling met de BRIMOB. Behalve het uitvoeren van aanvallen, waarbij slachtoffers gevallen zijn, is het bewezen dat Asep ook wapens en ammunitie heeft vervoerd, bewaard en in bezit gehad heeft; dit is een overtreding van de wet. Volgens Kharlison heeft Asep tijdens de actie samen met zijn kameraden in vol bewustzijn gehandeld. Ook is wettig en overtuigend bewezen dat hij andere mensen in zijn plannen heeft betrokken en hen heeft geactiveerd. "De daden van de beklaagde hebben een situatie van terreur opgeroepen, die angst hebben veroorzaakt bij burgers van Wamkana en Lokki in het bijzonder, en in heel Maluku in het algemeen", benadrukte Kharlison. Na afloop van de zitting verklaarde Asep dat hij niet tevreden is met het vonnis van de rechter en dat hij daarom in hoger beroep gaat. Volgens hem riekt het vonnis van de rechter naar samenzwering. "Er zit een ideologisch complot in het rechterlijke vonnis verborgen, en ik voel mijzelf het slachtoffer van de rechtsgang", zei hij. Volgens hem zijn er verschillende haken en klemmen aan dit vonnis, onder meer het gebruik van de Wet voor de Terrorismebestrijding in zijn zaak. "Ik verbaas me erover waarom men mij laat vallen onder Artikel 14 en Artikel 16 van de Wet Nr. 15, 2005(?), over het bezit van vuurwapens, terwijl ik helemaal geen wapens bezit. Bij geen enkele van de acties heb ik op mensen geschoten. Dat is anders dan de rechter beweerd heeft", zei hij met klemtoon. Behalve dat verklaarde hij teleurgesteld te zijn over het feit dat in het vonnis van de rechter gewag is gemaakt van hij de bijeenkomst ter voorbereiding van de aanval op Wamkana geopend zou hebben. "De getuige Nazarudin Mochtar heeft dat nooit gezegd tijdens de rechtszitting, en de andere getuigen ook niet. Er zijn veel feiten die niet overeenkomen met wat de rechter gezegd heeft", verklaarde hij. Verder zei Asep dat hij en zijn groep geen terroristen zijn. "Wij zijn geen terroristen, maar wij zijn Mujahidin. TERRORISME EN MUJAHIDIN ZIJN VERSCHILLEND, wij hebben normen en regels. Wat wij doen is alleen maar het effect van de kerusuhan, die er in Maluku is geweest", benadrukte hij. Behalve Asep is op dezelfde dag ook door de rechter een vonnis uitgesproken tegen Nazarudin Mochtar alias Harun alias Syaiful alias Fathurrobi alias Abu Gar. Zijn vonnis was negen jaar gevangenis. De uitspraak van de rechter was een jaar minder dan de eis van de Officier van Justitie; die had 10 jaar geëist Nazarudin is aangeklaagd op grond van Artikel 13c en Artikel 6 van de Wet Nr. 15, 2003, voor opzettelijke hulp aan de daders van het terrorisme en het ondersteunen van hun acties, namelijk door informatie over terroristische straffeiten achter te houden. De betrokkenheid van Nazarudin heeft betrekking op de zaak van de gewapende aanval op de BRIMOB Wachtpost in Loki. Alhoewel niet direct betrokken als uitvoerder te velde, hij was wel degelijk op de hoogte van de planning en de namen van degenen die rechtstreeks bij de aanval betrokken waren, maar hij heeft het niet aan de politie gerapporteerd. Hij is ook samen met een van de daders van de aanval op de BRIMOB wachtpost in Loki, namelijk Abdullah Ummamity, gevlucht naar het dorp Wamsisi op het eiland Buru om zich te verstoppen voor de politie. Beiden zijn op hun onderduikadres gearresteerd door het Detachement Nr. 88 van de Anti-Terreur Politie van de Gewestelijke Politie van Maluku, en ze zijn beiden bij de arrestatie in de benen geschoten. "Beklaagde is niet direct betrokken bij de beschieting van de BRIMOB wachtpost in Loki, maar hij wist precies wat de daders van plan waren", zei John Teleuw, de voorzitter van de rechtbank in de zaak Nazarudin. Arsyad Marssy is degene die eis voor de rechtbak onder voorzitterschap van John Teleuw heeft voorgelezen. ---------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; PENYERANG POS BRIMOB DIVONIS HUKUMAN MATI.

4. Terrorismeproces Ambon, Februari 2006 (Naschrift)

Groningen, 16-2-2006 --------- Het is belangrijk om het terrorismeproces in Ambon goed te volgen. Deze drie artikelen zijn nog maar een begin maar we krijgen al een aardig beeld van de situatie. Opvallend is dat er geen twijfel meer is over wie de daders van de betrokken terroristische acties in Maluku zijn: Mujahidin in nauwe samenwerking met (elementen uit) de politie en het leger, en wat ze gedaan hebben: burgers doden en politieagenten executeren. Verder is opmerkelijk hoe de daders zich verdedigen: Ze beschouwen zichzelf niet als terroristen, maar vinden dat ze op basis van het Wetboek van Strafrecht berecht moeten worden, en niet op basis van de Anti-Terrorisme Wetgeving van 2003. Ze verklaren hun misdaden uit persoonlijke wraakgevoelens en diep wantrouwen tegen de politie; daarom moet wat zijn doen allemaal maar kunnen. Wat ze doen komt voort uit de kerusuhan, het past bij de kerusuhan en ze beschouwen het als zeer onrechtvaardig dat alleen zij gepakt worden en niet al diegenen die tijdens de kerusuhan hetzelfde gedaan hebben. De vonnissen zijn hard (doodstraf en negen jaar cel), maar als je de uitspraak goed bekijkt, dan zitten er weer allerlei elementen in voor een lage straf of vrijspraak in hoger beroep. Er wordt uitdrukkelijk gezegd dat Asep niet zelf geschoten heeft, en Nazarudin heeft alleen maar informatie achter gehouden. We herinneren ons nog heel goed hoe dat ging in de strafzaak tegen Jafar Umar Thalib: een cassette met een stem als bewijsmateriaal, direct twijfel of het de juiste stem is, en vrijspraak; allemaal doorgestoken kaart. We kunnen natuurlijk niet van tevoren zeggen of dat ook gebeurt in het Terrorismeproces van Ambon, 2006, maar de basis ervoor lijkt al te zijn gelegd. Het zal vooral afhangen hoe intens de internationale wereld toekijkt. Daarom moeten wij het proces maar goed in de gaten houden, ------- Selamat Berdjuang, ------- Secr. Gerakan Maluku.

12.2.06

Virus Alert

Beste mensen, ------- Belangrijk : --------- S.V.P. stuur dit bericht door aan familie, kennissen en vrienden. Zojuist ontving ik het volgende bericht. In de komende dagen moet u erg alert zijn! U mag geen enkele boodschap openen met als onderwerp: "Uitnodiging" Het maakt niet uit door wie het bericht is verstuurd. Het bericht bevat een virus die een brandende Olympische fakkel vertoond en die tegelijkertijd uw hele "C"schijf leegbrand. Dit virus kan mogelijk van een bekende komen die u op zijn adres bestand heeft staan, zonder dat die bekende het zelf weet. Op het mailtje wordt u aangeraden om het bericht door te sturen aan al uw kennissen. Zeker niet doen dus. Wanneer u een bericht ontvangt met het onderwerp "Uitnodiging", ook al komt dit van uw beste kennis. Het wordt sterk aangeraden om dit bericht absoluut niet te openen, om te voorkomen dat uw computer eveneens besmet zal worden.OPEN HET BERICHT DUS NIET, MAAR VERWIJDER DIT BERICHT DIRECT DEFINITIEF VAN UW COMPUTER. Dit is het gevaarlijkste virus dat zojuist bekend gemaakt is door CNN. "Er is door Microsoft gemeld dat zojuist een nieuw virus ontdekt is, dat wordt beschouwd als het meest destructieve virus tot nu toe. Dit virus is 17 januari 2006 ontdekt door McAfee en er is tot op heden geen oplossing voor gevonden. Dit virus vernietigt gewoonweg de sector nul van de harde schijf, waar de vitale functies zijn opgenomen." --------------- Groeten Chris Groen

9.2.06

Semmy Waileruny’s Geduld zwaar op de Proef gesteld.

(Semmy Waileruny's Patience put to the Test heavily) ----- VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR FKM VOOR DE RMS ----- Gevangenis Waiheru-Ambon, 7-2-2006 ------- Nieuws en Oproep van de Voorzitter van het FKM/RMS voor Molukse Broeders en Zusters, waar ook ter Wereld. ------- Een FKM/RMS-activist, genaamd Thomas Mancino, uit Hatiwe Besar, aan wie een gevangenisstraf van een jaar was opgelegd, die hij in de gevangenis van Waiheru heeft uitgezeten, is op 6-2-2006 jongsleden weer op vrije voeten gesteld. Hij was indertijd veroordeeld vanwege het hijsen van de RMS-vlag op 18-2-2005 tijdens het bezoek aan ons Vaderland van een cruiseschip met toeristen uit verschillende Europese landen. Het vergrijp van hem en zijn vrienden was maar licht, maar het was gebaseerd op hun geestkracht en enthousiasme om aan de internationale wereld te laten zien dat HET MOLUKSE VOLK IN HET VADERLAND BLIJFT VASTHOUDEN AAN DE EIS ONS LAND EN VOLK TE BEVRIJDEN VAN DE NKRI - BEZETTING, EN DAARVOOR ZAL BLIJVEN STRIJDEN. De strijd die wij als strijders in Maluku voeren, is een strijd die niet zal verzwakken, ofschoon wij zulk een ernstige mishandeling door de politie te verduren hebben, dat we er builen en bloeduitstortingen aan over houden, en ook staan wij strijders in het Vaderland bloot aan psychische marteling. En hoe zit het met onze broeders in het buitenland, met name in Nederland en Amerika? Ze hebben een beter leven, vrij van druk van de kant van de politie en het leger, zoals in Tanah Air Maluku, en ze kunnen meer doen om de aandacht van de wereld te trekken, en ze kunnen dat ook beter doen (dan wij) en met meer emotionele kracht. Als een leider van de strijd in Tanah Air Maluku, ook al moet ik dat zeggen vanuit de gevangenis, spreek ik de hoop uit dat de broeders en zusters in het buitenland, in het bijzonder in Nederland iets zullen ondernemen dat in het belang is van strijd in de periode voor de 56-ste herdenking van de onafhankelijkheid van de RMS op 25 april aanstaande. NOG EEN KEER SPREEK IK MIJN HOOP UIT DAT DE BROEDERS IN NEDERLAND WAT ZULLEN DOEN. Verder is het nu duidelijk dat de rechtszitting in de rechtbank van Ambon in mijn zaak als leider van de strijd in Tanah Air, die op maandag 6-2-2006 had moeten plaatsvinden weer voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Dat betekent dat ik als Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS wordt vastgehouden door de NKRI-machthebbers, en dat ze niet serieus bezig zijn met de afhandeling van mijn rechtsproces. Dit zal ook leiden tot een onrechtvaardig vonnis, hoewel op de zittingen tot nu toe de getuigen, namelijk de FKM/RMS-activist Izaak Sapulette) en een viertal lagere politieambtenaren al duidelijk uiteengezet hebben wat de NKRI-machthebbers via enkele politieofficieren van buiten Maluku aan het doen zijn door mij gevangen te houden en dit proces tegen mij te voeren. Het is zeker dat dit voortdurende uitstel van de rechtszittingen in mijn zaak gedaan wordt om mij onder druk te zetten en tegelijkertijd om de activisten voor Tanah Air Maluku bang te maken. Maar de NKRI-machthebbers beseffen niet dat ze hiermee hun lijst van overtredingen van de mensenrechten alleen maar langer maken. Daarom hoop ik op de serieuze gebedssteun van de broeders en zusters Maluku/Alifuru, overal ter wereld. Want alleen door een intens, waarachtig gebed zal de Heer voor ons een wonder verrichten. Ook aan de leiders van de organisaties voor de RMS-strijd vraag ik om via de internationale instellingen krachtige protesten in te dienen bij de NKRI-machthebbers over hun onrechtvaardige en leugenachtige gedrag. Tot slot vraag ik aan de Leiders van de RMS-Strijd om onmiddellijk de gezamenlijk krachten te bundelen om zo spoedig mogelijk onze soevereiniteit terug te krijgen, zodat wij zo snel mogelijk verlost worden van de koloniale bezetting door de NKRI. --------- Mena Muria, God zij met ons voor immer. -------- Hoogachtend, Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS -------- Voor deze: de Woordvoerder van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS. Info: ------- Email: pusakaraja@hotmail.com Tel: 06-23307474 .

PIMPINAN HARIAN PRESIDIUM FRONT KEDAULATAN MALUKU UNTUK RMS

Rumah Tahanan Waiheru, Ambon, 7 Pebruari 2006 ------- BERITA DAN SERUAN DARI KETUA HARIAN PRESIDIUM FKM-RMS KEPADA BASUDARA RAKYAT MALUKU DI MANA SAJA ------- Salah seorang aktivis FKM-RMS (Thomas Mancino) dari negeri Hatiwe Besar, yang dijatuhkan putusan satu tahun penjara dan yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Waiheru, telah memperoleh pembebasan pada tanggal 6 februari yang baru lalu. Ia dihukum karena mengibar bendera negara RMS pada tanggal 18 Pebruari 2005 saat kapal pesiar, yang membawa turis dari berbagai negara Eropa, tiba di tanah air. Walau sangat sederhana perbuatan yang ia dan teman2 lakukan, namun motivasi yang melandasi jiwa dan semangat mereka, adalah menunjukan kepada masyarakat internasional bahwa tetap ada tuntutan bangsa Maluku di tanah air yang berjuang menuntut pembebasan tanah air dan bangsa dari penjajahan NKRI. -------- Perjuangan yang para pejuang di Maluku menjalankan adalah suatu perjuangan yang tidak mengenal lelah, walaupun dilalui dengan penyiksaan fisik oleh polisi sampai bengkak2 dan belumuran darah, juga penyiksaan mental harus diterima para pejuang di tanah air. ------- Bagaimana dengan basudara di luar negeri, khususnya di Belanda dan Amerika? Dalam suasana kehidupan yang lebih baik tanpa tekanan dari polisi dan tentara seperti di tanah air, tentu basudara dapat melakukan lebih banyak dan lebih baik dengan getaran yang lebih besar untuk mengundang perhatian dunia internasional. ------- Sebagai pemimpin di tanah air, walaupun melalui pintu penjara, beta harapkan agar basudara di luar negeri, khusunya di Belanda dapat lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi perjuangan menjelang HUT Kemerdekaan Negara RMS yang ke 56 pada tanggal 25 April mendatang. Satu kali lagi beta harapkan basudara di Belanda dapat lakukan sesuatu. -------- Selain itu, persidangan Pengadilan Negeri Ambon terhadap beta sebagai pemimpin perjuangan di tanah air, yang seharusnya berlangsung pada hari senin, 6 Pebruari 2006, ternyata mengalami penundaan untuk waktu dan alasan yang tidak ditentukan. Ini berarti telah lebih dari 9 bulan beta, sebagai Ketua Harian Presidium FKM unruk RMS, dipenjarahkan oleh penguasa NKRI tanpa keseriusan mereka untuk menyelesaikan proses hukumannya secara adil. Tentu akan berakibat juga pada putusan pengadilan yang tidak adil akan mereka lakukan, walaupun selama persidangan saksi2, Izaak Sapulette (aktivis FKM untuk RMS) dan 4 anggota polisi anak Maluku pangkat rendah, telah terungkap rekayasa yang dilakukan penguasa NKRI melalui beberapa perwira polisi asal luar Maluku untuk melakukan penangkapan dan proses hukum terhadap beta. ------- Tentu bahwa penundaan sidang terus-menerus adalah bentuk tekanan batin yang mereka lakukan kepada beta dan sekaligus untuk menakut-nakuti para aktivis di tanah air. Namun ini juga tanpa penguasa NKRI sadari telah menambah daftar pelanggaran hukum dan HAM yang mereka lakukan. Untuk itu beta harapkan adanya dukungan doa yang sungguh2 dari basudara rakyat Maluku/bangsa Alifuru di mana saja. Karena hanya dengan doa yang sungguh Tuhan akan lakukan sesuatu ajaib bagi katong. Juga kepada pemimpin organisasi perjuangan, agar dapat sampaikan protes2 keras kepada penguasa NKRI melalui lembaga2 internasional terhadap perlakuan mereka yang tidak adil dan tidak benar ini. ------- Pada akhirnya beta mohon supaya para pemimpin perjuangan segera satukan kekuatan bersama untuk secepatnya katong rebut kedaulatan bangsa agar secepatnya katong keluar dari penjajahan NKRI. ------ Mena Muria, Tuhan selalu dengan katong. ------ Dengan hormat, Semmy Waileruny, Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS ------ Untuk ini, Juru Bicara Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS, ------ Info: email pusakaraja@hotmail.com Tel.: 06-23307474 --------